.webp)
"Kasus Bangkalan kami dapatkan case, kita lakukan koordinasi, dalam koordinasi itu ditemukan bahwa di semua daerah yang ada eksplorasinya ada semacam jatah dari pemda yang diberikan oleh anak perusahaan yang melakukan eksporasi dan itu ada ketentuan dan bisa jadi potensi masalah di semua daerah yang sedang diekspolrasi SDA-nya," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2014).
Bambang menjelaskan, keterlibatan PT MKS sebagai perusahaan penyuap Fuad Amin pasti akan terus didalami. Motif di balik pemberian suap itu juga akan menjadi bahan pengembangan kasus ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Direktur PT MKS juga sudah sebagai tersangka kan. Jadi sekarang baru kaitannya dengan ini dulu. Bahwa nanti PT MKS ada kaitannya dengan anak cabang Pertamina atau listrik, kita akan memberi konsentrasi itu. Biasanya terjadi ada masalah di situ," imbuhnya.
Dari hasil penyidikan, ditemukan adanya penyimpangan di dalam kontrak. PT MKS seharusnya menyuplai gas alam untuk keperluan PLTG Gili di Bangkalan. Nyatanya, gas itu tak pernah ada dan malah dijual kembali oleh PT MKS untuk pembangkit listrik Jawa dan Bali.
PT MKS melalui kuasa hukumnya juga telah mengakui pernah melakukan amandemen kontrak dengan PD Sumber Daya sebagai BUMD yang ditunjuk Pemkab Bangkalan. Kontrak yang semula PT MKS menyuplai gas untuk keperluan PLTG Gili Timur Bangkalan, dirubah menjadi menjual kembali gas ke PT Pembangkit Jawa Bali.
"Kita pelajari kita mulai siapa yang terlibat. Bisa diliihat sebenarnya korporasi siapa petingginya siapa," tutur Bambang.
(kha/rmd)
