Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol Agun Gunandjar Sudarsa menyebut, soal islah itu sempat disinggung dalam pertemuannya dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk melengkapi berkas pengesahan Senin pagi tadi.
Hanya saja, menurut Agun, ada beberapa hal yang menjadi 'penghalang' islah antara kubu Agung dan kelompok Ical. Selain kepengurusan, hasil Munas Bali dan Munas Ancol juga menghasilkan keputusan yang berbeda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan hasil Munas ini yang harus dipertimbangkan secara cermat. Segala perbedaan terkait hasilnya harus dilihat karena menyangkut prinsip organisasi.
"Yang satu KMP bersifat permanen, kalau kami bubarkan KIH-KMP. Kalau yang satu penyeimbang, kami mendukung pemerintahan yang sah sesuai doktrin karya dan kekaryaan. Yang satu dipilih DPRD, kalau kami langsung rakyat. Bagaimana dengan kepanitiaannya, materinya, waktunya, perlu dipertimbangkan dengan cermat," tutur mantan Ketua Komisi II DPR itu.
(erd/nrl)











































