Menteri Andrinof: Daripada Bicara Otsus, Lebih Baik Bangun Pembangkit Listrik

Jakarta - Gubernur Kaltim Awang Faroek meminta Otonomi Khusus kepada pemerintah pusat. Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, lebih baik Pemprov Kaltim fokus pada pembangunan prasarana kerakyatan seperti pembangkit listrik.

"Bangun sarana prasarana listrik lebih penting daripada bicara dulu otonomi khusus atau otonomi baru," ujar Andrinof Chaniago kepada Gubernur Kaltim Awang Faroek melalui video conference di Kantor Walikota Tarakan, Jl Kalimantan, Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (15/12/2014).

Andrinof didampingi Plt Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Walikota Tarakan Sopian Raga, pejabat eselon I Bappenas, Kapolda Kaltim Irjen Pol Andayono, dan Danrem setempat.

Menurut Andrinof, desentralisasi sejak diterapkan tahun 2000 tidak selalu berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah. Begitupun dengan opsi Otsus.

"Karena itu kita berfikir yang lebih masuk akal. Kenapa kita tidak berfikir membangun kawasan industri, membangun techno park, sains park, kawasan maritim. Saya kira itu lebih masuk akal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daripada bangun tata politik baru," jelasnya.

Dia menambahkan, Kalimantan melimpah dengan sumber energi gas dan batu bara, namun masyarakat justru sering mengalami pemadaman listrik bergilir. Konsumsi listrik per kapita di Kalimantan lebih kecil daripada Jawa dan Bali.

Karena itu kata Andrinof, untuk mengatasi keterbatasan pasokan listrik di Kaltim, pemprov sebaiknya berinisiasi membangun 3-4 pembangkit listrik berkapasitas besar sekitar 200-300 megawatt. Pembangunan tersebut tentu akan didorong pemerintah pusat.

"Sebenarnya kalau bangun tiga (pembangkit listrik) saja, seluruh Kalimantan dan rumah tangga terterangi. Saya tidak tahu dimana masalahnya, padahal gas melimpah," tegasnya.

Menanggapi kembali penjelasan Andrinof, Gubernur Awang mengungkapkan rencana membangun PLTU atau PLTG sudah dilakukan pemerintahnya bahkan sejak lama, namun terkendala izin dari pusat.

"Yang Bapak tadi katakan itu, sebenarnya sudah dilakukan, bahkan sejak Orba. Yang peluang-peluang tadi sudah dilakukan. Tapi tidak turun-turun izinnya. Pemerintah pusat malah bikin pipa gas ke Jawa. Karena itu kami minta otonomi khusus, beri kami kewenangan. Mudah-mudahan dalam pembangunan ke depan, aspirasi Kaltim dapat dipenuhi dengan baik," cetus Awang.

Andrinof meyakinkan jika Pemerintahan saat ini memiliki komitmen untuk menyelesaikan persoalan listrik di Kalimantan, tanpa harus melalui otonomi khusus.

"Sekarang kan Presidennya Jokowi. Kami akan selesaikan itu," janjinya.

"Jadi saya dengan segala hormat terhadap aspirasi-aspirasi itu lebih ingin melihat peluang yang lebih masuk akal untuk meningkatkan kualitas daerah. Kita tidak anti dengan otsus. Kecuali yang lebih masuk akal tadi gagal, baru bolehlah kita fikirkan yang format politik tadi,"pungkasnya.

(rmd/fjr)