SBY yang Memulai, SBY yang Mengakhiri

Jakarta -

Drama panjang Perppu Pilkada sepertinya akan segera berakhir, kemungkinan besar dengan manis. Manuver Ketum Partai Demokrat (PD) SBY mendekat ke KIH membuat KMP kembali sepakat mendukung Perppu yang mempertahankan pilkada langsung itu.

Episode awal drama Perppu Pilkada dimulai di kantor DPP PD, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, 18 September lalu. Saat itu Ketua Harian PD Syarief Hasan menyatakan partainya mendukung Undang-undang Pilkada dengan 10 syarat perbaikan. Bagi PD, syarat-syarat itu wajib dicantumkan di UU Pilkada.

Episode selanjutnya mengambil latar paripurna DPR beragendakan pengesahan UU Pilkada pada 25 September lalu. Paripurna ini menjadi perhatian karena KMP mengajukan revisi untuk mengembalikan mekanisme pemilihan di pilkada via DPRD. Pengamat politik UIN Syarief Hidayatullah menyebut paripurna 25 September itu sebagai opera sabun.

Pembahasan pengesahan UU Pilkada di paripurna berjalan alot dengan tawar menawar terhadap 3 opsi. KMP ngotot ingin UU Pilkada direvisi dengan mengembalikan pemilihan via DPRD. KIH mempertahankan agar UU Pilkada tetap memuat aturan pemilihan langsung. Sedangkan PD mendukung UU Pilkada mekanisme pemilihan langsung, tapi harus dengan 10 perbaikan.

Beberapa kali forum lobi dibuka, namun belum ada kesepakatan tercipta. KIH meminta PD mengalah, menggugurkan opsi UU Pilkada dengan 10 perbaikan. KIH memberi penjelasan kepada PD bahwa 10 poin yang disyaratkan sudah tercantum di UU Pilkada langsung. Namun PD bergeming.

Lobi tak menghasilkan kesepakatan, forum dikembalikan ke paripurna. Di sinilah terjadi apa yang dinilai banyak pihak hanya sebagai drama. PD walk out di tengah pembahasan opsi yang akan divoting. Padahal, saat itu sejumlah politikus KIH sudah berteriak-teriak lewat pengeras suara memberikan dukungan untuk UU Pilkada dengan 10 perbaikan. Seolah tak peduli dengan dukungan itu, PD yang dipimpin Benny K Harman melangkah meninggalkan ruang paripurna. Walk out!

Aksi walk out PD membuat SBY jadi sasaran kritik di dunia maya. Apalagi setelah aksi walk out ada cerita yang mengarahkan aksi itu atas instruksi SBY, meski cerita tersebut akhirnya tak terkonfirmasi. Politikus PD Ruhut Sitompul mengaku ikut walk out karena diberi tahu Waketum PD Max Sopacua bahwa sudah ada instruksi lewat SMS dari SBY yang saat itu di luar negeri. Max sudah membantah cerita Ruhut ini.

SBY yang berada di Amerika angkat bicara soal jalannya sidang paripurna. Presiden ke-6 RI itu berpidato mengaku kecewa dengan aksi walk out PD. SBY lalu berjanji untuk memperbaiki situasi. Di sisi lain, kritik di dunia maya makin menggila.

Usai pidato SBY dari negeri seberang, Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin langsung bereaksi dengan mengumumkan penyelidikan dalang inisiator walk out. Amir menebar ancaman akan menjatuhkan sanksi.

Tak lama dari pengumuman Amir, Waketum Nurhayati Ali Assegaf, yang saat itu menjabat Ketua Fraksi PD DPR, mengaku sebagai insiator walk out. Namun hingga kini, tak terdengar kabar PD menjatuhkan sanksi untuk Nurhayati.

Setelah SBY kembali ke Tanah Air, Perppu Pilkada disiapkan untuk memulihkan dasar hukum pemilihan langsung di pilkada. 2 Oktober 2014, bersamaan dengan Perppu Pemda, SBY menerbitkan Perppu Pilkada. Perppu itu memuat aturan pilkada langsung dengan 10 perbaikan.

Penerbitan Perppu itu menuai sambutan negatif dari KMP. Koalisi yang identik dengan simbol Garuda Merah itu berkomitmen menolak Perppu Pilkada.

Komitmen KMP akhirnya luntur di arena pertarungan perebutan kursi pimpinan DPR 1 Oktober lalu. Demi menguasai kursi pimpinan parlemen, KMP mengikat janji dengan SBY untuk maju bersama, dengan kompensasi mendukung Perppu Pilkada. Perjanjian itu berhasil mengantarkan KMP dan PD menguasai kursi pimpinan DPR.

Hubungan PD dan KMP yang terus baik usai perjanjian itu akhirnya terusik dengan manuver Golkar menolak Perppu Pilkada. Parpol-parpol KMP, seperti PKS dan Gerindra, juga mulai ikut-ikutan sikap Golkar.

SBY yang seolah puasa berpolitik usai 'turun tahta' akhirnya kembali ikut bermanuver demi menyelamatkan Perppu Pilkada. SBY menggandeng PAN, lalu merapat ke KIH, menggalang kekuatan agar Perppu Pilkada diterima. Puncak manuver SBY adalah menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi dan menyatakan persamaan visi untuk mendukung Perppu Pilkada.

Manuver SBY menuai hasil. KMP langsung berbalik arah. Ketum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) menafikan rekomendasi partainya lalu menegaskan dukungan untuk Perppu Pilkada. Perubahan sikap itu disampaikannya lewat twitter. Dalam salah satu kicauannya, Ical mengisyaratkan bahwa 'drama' Perppu Pilkada ini sebenarnya dimulai oleh SBY.

"Pilkada melalui DPRD,diusulkan oleh pemerintah SBY kpd DPR. Usulan ini dibicarakan dlm pansus,yg selalu diikuti kader2 Partai Demokrat," kicau Ical pada 9 Desember, sehari setelah SBY bertemu Jokowi di Istana Merdeka.

Kamis (11/12) kemarin, Ketum-ketum parpol anggota KMP menyambangi kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat. Mereka menyampaikan dukungan untuk Perppu Pilkada, menghormati perjanjian yang ada.

Hadir dalam pertemuan itu Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie, Ketum PAN Hatta Rajasa, Ketum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz, dan mantan Ketum PPP Suryadharma Ali hadir di pertemuan itu. Ada pula Waketum Gerindra Fadli Zon, Sekjen Golkar Idrus Marham, Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy, serta Ketua Harian PD Syarief Hasan dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono.

Penegasan dukungan dari KMP tentu mengamankan Perppu Pilkada yang akan dibahas DPR Januari 2015 nanti. Hampir dipastikan, SBY telah berhasil menutup drama panjang Perppu Pilkada dengan memenangkan aspirasi rakyat yang tetap menghendaki pilkada langsung.

(trq/erd)