Ini Dampak Pemilu 2014 Pada Demokrasi Indonesia

Jakarta - Pemilu 2014 telah berlalu. Pesta demokrasi itu meninggalkan dampak luas terhadap politik, ekonomi dan masyarakat sipil. Politik yang meningkat, ekonomi yang memburuk dan masyarakat sipil yang cenderung stagnan dalam kacamata de-monopolisasi dan demokrasi.

Hal itu terungkap dalam penelitian Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2014 oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI dan dipublikasikan di Pasca Sarjana UI, Jl Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2014). ‎Hasil penelitian ini sendiri menunjukkan liberalisasi masih lebih tinggi dibandingkan ekualisasi (kesetaraan) dan indeks demokrasi Indonesia stagnan di kategori 'sedang' dengan skor 5,42 skala 10,00.

"Tingginya skor politik tahun 2014 dibandingkan sebelumnya menunjukkan perubahan konstelasi politik hasil Pileg 2014 di mana pemenang Pemilu berganti ke PDIP tetapi tidak ada kekuatan mayoritas di parlemen," kata peneliti Puskapol UI Panji Anugrah.

Selain itu, ikatan antar partai dengan pemilih semakin melemah. Terlihat dari perolehan suara pemenang Pemilu yang turun sejak 1999 hingga 2014. Skor politik juga menunjukkan basis keterpilihan anggota Dewan didominasi politik oligarki baik di tingkat nasional maupun lokal.

"Persaingan Pilpres menghasilkan polarisasi dua blok politik. Hal ini berdampak pada meningkatnya intensitas diskusi politik di ruang publik, politisasi partisipasi warga dan pendidikan politik," ucap Panji.

‎Skor politik di angka 6,72 skala 10 menunjukkan kecenderungan adanya demonopolisasi dengan indikasi persaingan partai ketat dan perolehan suara 3 besar juga ketat. Persaingan juga terjadi antar elit oligarkis sehingga monopoli kekuasaan politik mendapatkan tantangan.

"Partisipasi politik warga juga meningkat dalam momen elektoral," tutup Panji.

Penelitian ini menggunakan metodolodi pengukuran univariat terhadap konsep demokrasi melalui wawancara 27 responden ahli menggunakan instrumen pengukuran berupa kuisioner dengan pertanyaan semi-tertutup. Range penilaian antara 0-10, indikator yang ditanyakan ahli sesuai bidangnya.

Proses pemilihan 27 ahli berdasarkan pada purposive sampling yang berbasis pada penentuan kategori dan kriteria tertentu untuk merepresentasikan spektrum ideologi, posisi dan peran di masyarakat. Pemilihan ahli ini juga ditentukan posisi ideologisnya dan perannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu Juli 2014 hingga Oktober 2014.

Secara rinci 27 ahli terbagi sama jumlahnya ke 3 bidang (politik, ekonomi dan masyarakat sipil). Tiap bidang diberikan pertanyaan yang berbeda dan disesuaikan dengan keahliannya. Dari masing-masing bidang harus mewakili beragam posisi ideologis seperti pro demokrasi, anti demokrasi, neo liberal, statis, pluralis dan anti pluralis.

(vid/mok)