Jokowi Diimbau Tidak Salah Pilih Kapolri

Jakarta -

Menkopolhuk HAM mengisyaratkan akan adanya perombakan di beberapa pos strategis di tubuh TNI dan Polri. Belum diketahui jelas apakah Kapolri Jenderal Sutaraman masuk dalam rencana pergeseran itu. Namun, apabila itu dilakukan kepada Kapolri, maka presiden diimbau tidak salah memilih orang.

"Presiden Jokowi diingatkan untuk tidak salah lagi memilih orang. Ibarat bola, dia pegang dua kartu kuning," kata peneliti ICW Emerson Yunto, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (23/11/2014).

Kartu kuning pertama adalah saat memilih Menteri Hukum dan HAM. Kartu selanjutnya adalah ketika presiden memilih Jaksa Agung. Menurut Emerson, seharusnya pos-pos penegakan hukum tidak diisi oleh orang-orang partai politik yang dapat bersigungan dengan kepentingan kelompok.

"Kalau sampai ketiga kalinya (kartu kuning), artinya kartu merah donk, berabe," uajr Eson.

Sedianya proses penyaringan seorang yang akan menempati pos-pos hukum dan HAM dilakukan tes penyaringan yang ketat. Mengulang pada proses seleksi menteri sebelumnya, nama-nama yang nantinya diusulkan menjadi calon Kapolri diusulkan untuk ditelaah oleh KPK, PPATK, Komnas HAM, Ditjen Pajak.

"Jokowi harus saring itu benar-benar untuk meilihat rekam jejak seseorang bermasalah atau tidak dari integritasnya," kata Eson.

Eson berharap peristiwa pengangkatan Jaksa Agung yang tidak melalui serangkaian penyaringan tidak kembali diulang oleh pemerintahan Jokowi, meski itu adalah hak sepenuhnya presiden.

"Kalau kejutan itu positif ya tidak apa-apa. Tapi kalau negatif, ini yang jangan sampai terulang lagi. Bagi ICW haram hukumnya perwira tinggi Polri berekening gendut menjadi Kapolri. Harus yang tidak boleh tersandung rekening gendut," kata Eson.

(ahy/sip)