Aliansi LSM & Ormas Riau Minta Presiden Batalkan Porwanas

Pekanbaru - Aliansi LSM dan Ormas di Riau mendesak Presiden SBY mengeluarkan kebijakan untuk membatalkan Porwanas. Porwanas di Pekanbaru yang menggunakan APBD Riau sebesar Rp 6 Miliar itu, dinilai tidak mempunyai relefansi dengan profesionalisme wartawan dan dianggap menghamburkan uang negara.Demikian siaran pers dari Aliansi LSM-Ormas Peduli APBD Riau, yang diterima detikcom, Selasa (18/1/2004) di Pekanbaru. Siaran pers ini ditandatangani antara lain, Walhi, Jikalahari, Asosiasi Ornop dan Pengurus Persyarikatan Rakyat Riau.Menurut mereka, dana APBD Riau pada hakekatnya adalah uang dari rakyat yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi dalam implementasinya harus ada korelasi langsung antara upaya pemakmuran rakyat dengan pembangunan yang akan dilakukan."Porwanas seharusnya juga diletakkan dalam konteks sejauh mana korelasinya dengan pewujudan kesejahteraan rakyat. Adakah kaitan Porwanas dengan peningkatan profesionalisme wartawan dalam menjalankan profesinya," papar Ahmad Fadilah, Dewan Daerah Walhi Riau dalam siaran persnya.Sampai saat ini sekitar 40 persen masyarakat Riau hidup di bawah garis kemiskinan dan masih banyak lagi daerah yang terisolir akibat buruknya infrastruktur. Kondisi seperti itu membutuhkan perhatian besar melalui sentuhan pembangunan dengan dana Rp 6 miliar ketimbang untuk Porwanas. "Jadi masih pantaskah Rp 6 miliar itu dihamburkan hanya untuk kalangan pers yang tidak punya korelasi signifikan terhadap tujuan utama Provinsi Riau untuk memakmurkan rakyatnya," kata Zulfahmi Koordinator Jikalahhari.Hingga kini daerah Riau sendiri sebagian besar masih terendam banjir yang menyebabkan rakyat menderita kerugian yang tidak terhingga. Niat pemerintah daerah untuk mengatasi banjir terasa diabaikan. Ini terbukti minimnya dana untuk lingkungan dalam APBD Riau yang hanya Rp 8,2 miliar."Anehnya, dana Rp 6 miliar itu hanya untuk Porwanas, sementara bencana banjir selalu menghantui kita," timpal Johny Setiawan Mundung, Sekjen Asosiasi Ornop.Apalagi pelaksanaan Porwanas dilakukan pasca badai tsunami. Ketika seluruh dunia berduka atas kejadian yang menimpa Aceh dan Sumut, kalangan anggota PWI justru membuat pesta eksklusif yang menghamburkan uang rakyat. "Dimana lagi letak hati nurani kita," tambah Johny.Berdasarkan berbagai pertimbangan itulah, aliansi ini mendesak Presiden SBY mengeluarkan kebijakan pembatalan pelaksanaan Porwanas. Karena pemakaian uang rakyat itu tidak pada tempatnya apa lagi jika dipandang dari rasa kemanusiaan tidak etis untuk dilaksanakan Porwanas.Selain itu, aliansi juga mendesak Gubernur Riau Rusli Zainal dan DPRD Riau secepatnya membatalkan pengalokasian dana Rp 3,5 miliar dalam APBD Riau tahun 2005 untuk Porwanas. Dan menunjuk tim audit independen untuk mengaudit pemakaian dana Rp 2,5 miliar yang telah diterima panitia."Kami juga mengajak semua komponen masyarakat untuk berramai-ramai menuntut pembatalan pemakaian dana APBD untuk Porwanas dengan cara menyampaikan tuntutan ke gubernur dan DPRD Riau," demikian Johny. (fab/)