Gerindra Duga KIH Tak Ingin Islah Agar Pemerintah Tak Perlu ke DPR

Jakarta - Perpecahan di DPR antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) belum juga selesai. Salah satu anggota KMP, yakni Partai Gerindra, menduga KIH memang tak ingin segera islah dengan KMP di DPR agar menteri dari pemerintahan Jokowi-JK tak perlu berkonsultasi dengan DPR dalam menjalankan programnya.

"‎Proses ini sudah kita duga. Yang ada nanti menteri tidak hadir ke DPR, terjadi kebuntuan, akhirnya keluar Perpu ke DPR, bisa-bisa ada Dekrit 5 Juli 1959 (pembubaran Badan Konstituante)," tutur Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa kepada detikcom, Jumat (14/11/2014).

Desmond lantas mengambil contoh program 'Kartu Sakti' pemerintahan Joko Widodo berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia ‎Sehat (KIS), dan kartu-kartu lain. Program itu dinilainya tidak berpayung hukum, namun bisa saja berjalan bila pemerintah tak perlu memenuhi undangan DPR membahas program itu.

"‎Program kartu-kartu itu kan tidak ada payung hukumnya‎. Segala Undang-undang dilanggar. Tujuannya ke sana. Indonesia Hebat ini kan hebatnya cuma melanggar aturan kan?" ujar Desmond.

Anggota Komisi III DPR ini mengkritik sikap KIH yang selalu mengulur-ulur syarat 'islah' dengan KMP. Pertama, KIH tak menyerahkan nama-nama anggota Komisi dengan alasan menunggu kabinet pemerintahan terbentuk. Setelah pemerintahan terbentuk, KIH menekankan soal azas proporsionalitas sesuai hasil Pileg dalam penentuan ‎pimpinan Komisi. Terakhir, KIH menginginkan UU MD3 agar direvisi kembali.

(dnu/vid)