.webp)
Sementara di Indonesia diterapkan 9 tahun wajib belajar, ribuan anak TKI di Malaysia justru tidak kenal bangku sekolah. Sejumlah Community Learning Centres (CLC) tidak mampu menampung kebutuhan mereka. Anak-anak itu akhirnya banyak yang 'bekerja' sebelum waktunya.
Persoalan pendidikan anak-anak TKI memang telah lama menjadi isu sentral di Sabah. Bagaimana tidak, aturan yang ada memungkinkan pekerja ladang kelapa sawit untuk membawa keluarga, sedangkan fasilitas pendidikan bagi anak-anaknya sangat tidak memadai.
Akibatnya, mudah sekali ditebak. Tidak sedikit anak-anak Indonesia di Serawak yang tidak melek huruf. Punya hape tapi tidak bisa SMS. Bisa beli makanan di warung namun tidak pandai menghitung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Konsul Jenderal RI di Kota Kinabalu, Akhmad Irfan, terdapat sekitar 30 ribu anak usia sekolah yang tidak tertampung dalam sistem CLC. Mereka saat ini menganggur, bekerja seadanya atau bermain-main saja. Kekosongan tersebut bahkan dalam batas-batas tertentu telah mendorong sebagian di antaranya untuk bertindak kriminal.
"Saya kira masalah ini bukan hanya domain pemerintah Indonesia tetapi juga Malaysia. Sebab kalau anak-anak itu tidak dididik dengan baik maka berpotensi bikin masalah di manapun ia berada. Mereka kan sedang tumbuh dengan adrenalin yang tinggi," ujarnya.
Diakui, untuk mendirikan CLC baru sepertinya Pemerintah Sabah agak enggan mengeluarkan izin, dengan berbagai dalih. CLC yang ada di dalam kotapun diminta ditutup karena tidak sesuai dengan aturan.
Selain itu, ada beberapa perusahaan kelapa sawit yang enggan mengeluarkan CSR-nya dalam bentuk bangunan CLC. Ini menambah makin suramnya masa depan sebagian anak-anak TKI.
Karenanya, saat ini sedang dipersiapkan pendirian sekolah-sekolah di perbatasan dengan sistem pemondokan. Meskipun begitu, belum ada jaminan bahwa anak-anak tersebut mau berjauhan dari orang tuanya. Di sisi lain, mendirikan sekolah pasti perlu waktu dan dana yang tidak sedikit.
"Kalau tidak ditangani secara tuntas maka ini sama saja dengan menyemai masalah bagi Indonesia di masa depan. Anak-anak tersebut akan segera dewasa dengan kebutuhan yang kompleks sedangkan kemampuan mereka sangat minim. Persoalan ini bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu siap meledak," ujarnya.
(kha/kha)
