Ini Pos Rawan Korupsi di APBD DKI Versi Abraham Samad

Jakarta - Ketua KPK Abraham Samad mengkritisi beberapa masalah dalam perencanaan APBD DKI. Salah satu yang disoroti Abraham yakni pos pendapatan dari pajak. Menurutnya, acap kali saat penyusunan anggaran, target penerimaan diturunkan dari yang semestinya agar selisihnya bisa dikorupsi dan masuk ke kantong.

"Mengenai pendapatan, dalam konteks pemerintahan DKI, ada masalah. Misalnya target penerimaan pajak, itu rata-rata diturunkan. Misalnya ditulis Rp 1 miliar padahal seharusnya bisa Rp 2 miliar," kata Abraham.

Hal ini disampaikannya di depan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam acara seminar dan lokakarya koordinasi supervisi untuk pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014). Kegiatan ini digelar oleh KPK bersama Pemprov DKI, BPK dan BPKP.

Abraham mengungkapkan, saat target penerimaan pajak itu umumnya masih bisa dioptimalisasi. Namun dalam poin inilah sering terjadi praktik korupsi. Penerimaan pajak yang disorotinya yakni pajak reklame, restoran, hotel dan hiburan.

"Kalau itu tercapai dinggap satu keberhasilan padahal seharusnya masih bisa dioptimalisasi lagi. Kemudian, ketika target itu diturunkan, dan bisa dapat lebih, sisa kelebihan itulah yang masuk ke kantong orang tertentu," tuturnya.

Selain itu Abraham juga mengkritisi soal pos anggaran untuk bantuan sosial dan hibah. Menurutnya di DKI, sama seperti di provinsi lainnya, tak pernah ada laporan pertanggungjawaban untuk dana bansos dan hibah. Akibatnya sulit untuk mengevaluasi dan mendeteksi jika ada tindak korupsi lewat pos tersebut.

"Hibah dan bansos banyak masalah. Rata-rata penerima hibah itu belum menyerahkan laporan pertanggungjawabnnya. Ini terjadi di hampir semua provinsi. Karena itu harus ada akuntabilitas penggunaan dana hibah," ujarnya.

Lebih lanjut, Abraham membedah proses penganggaran dan implementasi APBD DKI. Menurutnya, APBD haruslah berpihak pada kepentingan masyarakat luas serta punya tiga hal yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitasi.

"Yang ideal itu kalau belanja modal sebesar 30%. Kemudian belanja aparatur itu seharusnya lebih rendah. Tapi yang kita temukan rata-rata belanja aparatur lebih besar daripada belanja modal. Atau, dalam stuktural belanja modal sudah 30%, tapi realisasinya tidak sampai sebesar itu," pungkasnya.

Acara Semiloka ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPK untuk melakukan fungsi koordinasi, supervisi, monitoring serta pencegahan. Terkait tugas untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, KPK akan menggelar seminar yang sama di 33 provinsi. DKI Jakarta adalah yang pertama. Abraham menegaskan pihaknya akan mengobservasi seluruh proses pengadaan barang dan jasa.

(ros/rmd)