DPR Nyatakan Jokowi Perlu Izin Jalankan Kartu Sakti, Ketua DPD: Itu Berlebihan

Jakarta - '‎Kartu Sakti' Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan sebagainya tengah dalam proses penerapan. Namun Ketua DPR menyatakan perlu ada izin ke DPR untuk menerapkan kartu-kartu itu. DPD menolak keperluan izin semacam itu.

"‎Berlebihan. Itu tidak perlu," kata Ketua DPD Irman Gusman di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Menurut Irman, fungsi DPR adalah legislasi, pengawasan, dan anggaran. Namun karena Indonesia menganut sistem presidensial, maka‎ Presiden tidak bertanggung jawab ke DPR.

"‎Kartu sakti ini bagus. Nggak perlu minta izin DPR dan DPD, jalankan saja," kata Irman.

Anggaran untuk kartu sakti tersebut, Irman memandang evaluasi penggunaan bisa dilakukan di akhir tahun. Pihak pemerintah tak perlu terlalu sering‎ berkonsultasi ke DPR untuk menjalankan program-programnya.
‎
"Fungsi dewan hanya legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kalau semua dikonsultasikan, nanti bisa tiap hari ke sini terus. Jangan terlalu sering-sering," tutur Irman.‎



(dnu/jor)