Menko Polhukam: DPR Mengganggu Kinerja Pemerintah

Jakarta -

Persaingan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) versus Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR membuat lembaga wakil rakyat itu belum bisa menjalankan fungsinya. Menko Polhukam Tedjo Edhy Pudjianto gusar dengan kegaduhan DPR.

"‎Akan ada bahasa pemerintah tidak bisa bekerja karena menunggu DPR. Kalau begini caranya, mereka mengganggu kinerja pemerintah," kata Menko Polhukam Tedjo Edhy Pudjianto saat berbincang dengan detikcom di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Jumat (31/10/2014).

Tedjo mengatakan kekisruhan DPR akan memberi dampak pada pemerintah sebagai mitra kerja. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini meminta lembaga wakil rakyat itu segera menyelesaikan konfliknya.

"Kita punya organ pemerintah yang tidak boleh terganggu. Kalau masih seperti itu, dia akan berhadapan dengan pemerintah dan rakyat. Karena bagaimana pemerintah mau bekerja, tapi mitra kita ribut terus," ujarnya.

"Mestinya bisa bicara program pro rakyat, anggaran, tapi karena mereka tidak terbentuk jadi kita juga tidak bisa," sambung politikus NasDem ini.

Ia bercerita banyaknya aduan yang ia terima dari masyarakat soal kisruh di DPR. Mayoritas dari masyarakat mengeluh dan meminta pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu.

"Sementara (posisi pemerintah) menunggu karena masih bisa diselesaikan. Kalau tidak mau (diselesaikan), otomatis kita ketemu mereka. Menyadarkan mereka," ucapnya.

‎Ia mengimbau agar ada rekonsiliasi antara kedua kubu untuk menyelesaikan persoalan di DPR. Sementara di tingkatan partai, ia berharap ada pertemuan antara Sekjen partai untuk mencari solusi terbaik.

(bil/trq)