Amien Rais Ingatkan Pemerintah Tak Terlalu Jauh Terlibat Urusan Legislatif

Jakarta - Terbitnya surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang mengesahkan Romahurmuzy sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan menuai pro dan kontra. Apalagi surat itu terbit hanya sehari setelah Yasonna dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Ketua Majelis Pakar Partai Amanat Nasional Amien Rais pun angkat bicara. Dia setuju bila surat pengesahan Romi selaku Ketum PPP ditarik kembali bila ternyata Menteri Hukum dan HAM menandatangani dengan tergesa-gesa.

Lebih lanjut Amien meminta pemerintah selaku eksekutif tidak terlalu jauh mencampuri urusan legislatif. Koalisi Merah Putih ada di legislatif, dan Koalisi Indonesia Hebat di eksekutif.

"Kami (KMP) tidak akan ganggu eksekutif kecuali ada yang tidak sesuai, tapi eksekutif jangan campuri terlalu jauh (legislatif)," kata Amien saat memberikan pidato di acara Muktamar PPP Suryadharma Ali di Hotel Sahid, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Mantan Ketua Umum PAN ini juga mengusulkan agar KMP dan KIH melakukan islah secara nasional. Dia kemudian memberikan contoh sebagai pihak yang sering mengkritik Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi presiden. Namun saat terpilih kembali untuk periode kedua dengan kemenangan 60 persen, SBY mengajak politisi dari kubu lain untuk bergabung di pemerintahannya.

"Jangan selalu katakan rakyat,rakyat,rakyat, Prabowo juga didukung 63 juta rakyat, apakah itu bukan rakyat," kata Amien.

(erd/nrl)