3 Gebrakan Awal Menteri Jokowi: Masuk Pukul 07.00 WIB hingga Piket Weekend

Jakarta - Kerja...kerja dan kerja. Semangat itu dikobarkan menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada bawahannya. Demi kerja keras dan cepat merealisasikan program-programnya, para menteri membuat aturan baru untuk anak buah mulai dari pemberlakukan jam kerja hingga memotong mata rantai birokrasi yang berbelit-belit.

Aturan-aturan baru diberlakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, yang menerapkan jam masuk kerja mulai pukul 07.00 WIB. Aturan yang diberlakukan per 1 November ini juga dimaksudkan untuk menghindari kemacetan. Perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat, ini juga ingin pejabat eselon I dan II di Kementerian Kelautan dan Perikanan bergabung di satu gedung dan tidak terpisah-pisah.

Lain Susi, lain pula gaya Mendagri Tjahjo Kumolo. Pria yang juga Sekjen PDIP ini berharap agar Kemendagri menurutnya harus memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan membangun sistem birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Tjahjo juga telah membuat kesepakatan dengan pejabat eselon 1 tidak akan ada batas antara menteri dan pejabat eselon 1. Dimana terdapat tugas yang bisa langsung dikerjakan, akan langsung dikerjakan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemberlakukan aturan baru juga diterapkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Ia akan membuat jadwal piket Sabtu dan Minggu secara bergilir. Aturan ini telah diterapkan Jonan saat menjabat sebagai Dirut PT KAI.

Berukut 3 gebrakan awal menteri Jokowi:

1. Teng! Masuk Jam 07.00 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih Susi Pudjiastuti menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi mengubah jam kerja para pegawainya.

"Saya akan ubah jam kerja, dari awalnya jam 8 pagi masuknya menjadi jam 7. Pulangnya jam 3 sore supaya tidak kena macet, datang ke kantor lebih segar, pulangnya lebih sore bisa ketemu anak-anak," tutur Susi di kantor Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (27/10/2014).

Kemudian, Susi juga ingin pejabat eselon I dan II di Kementerian Kelautan dan Perikanan bergabung di satu gedung dan tidak terpisah-pisah.

"Tujuannya agar gampang koordinasi," jelas Susi.

Pada kesempatan itu, Susi mengatakan, dirinya datang ke kantor Menko Perekonomian untuk melakukan rapat koordinasi. Susi akan memberikan data soal program dan anggaran yang akan diajukannya.

"Saya sudah punya data kapal-kapal besar yang sekarang jadi isu besar, ini kita mesti soft. Saya minta semua data KKP, data kapal, program, dan anggaran agar bisa kita publikasi jadi bisa jadi milik publik, jadi publik bisa mengawasi," tuturnya.

Sekjen KKP Syarief Widjaja menambahkan, perubahan aturan masuk dan pulang PNS KKP dilakukan atas rekomendasi Susi. Alasan Susi cukup sederhana yaitu menjauhi kemacetan.

"Bagi kami usulan ini sangat bagus agar ita tidak kena macet di Jakarta. PNS yang tinggal di Bogor dan Tangerang itu titik macetnya ada di Cawang. Jam setengah 7 pagi saja sudah macet luar biasa. Pulangnya juga begitu," paparnya.

Saat ini, pihaknya sibuk melakukan sosialisasi kepada seluruh PNS KKP yang bekerja di Gedung Mina Bahari I, II, dan III Jalan Medan Merdeka Utara. Tetapi intinya, PNS tidak merasa keberatan berangkat kerja lebih awal.

"Nggak ada masalah kita semua siap. Kami perlu sosialisasi terlebih dahulu," jelasnya.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mempermasalahkan pemberlakukan jam kerja masuk lebih awal. "Kalau begitu aturannya, saya tidak mempermasalahkan," ungkap salah satu PNS KKP bernama Fauzi kepada detikFinance di Gedung Mina Bahari, kantor pusat KKP, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Fauzi yang bertempat tinggal di Bekasi dan setia menggunakan jasa angkutan KRL ini mengatakan dengan adanya aturan jam masuk lebih awal, ia akan berangkat lebih awal dari biasanya. "Habis subuh langsung berangkat," imbuhnya.

PNS KKP lainnya yaitu Fajar juga tidak mempermasalahkan aturan ini. Senada dengan Fauzi, ia justru bersyukur dengan jam masuk lebih awal karena bisa mendapatkan kereta yang jauh lebih sepi.

"Saya pulang-pergi naik kereta. Kalau jam 7 masuk, saya berangkat pukul 05.30 jadi dapat kereta lebih sepi. Lalu pulang pukul 15.30, kereta juga masih sepi," tandasnya.

2. Birokrasi Efektif

Usai dilantik, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo langsung mengadakan rapat tertutup dengan jajaran Eselon 1 kementeriannya. Tjahjo menginventarisasi program kerja di Kemendagri.

"Kami ingin ada inventarisasi masalah, kemudian yang kedua ini ada beberapa kementreian baru, sehingga bagaimana jangan sampai ada overlapping program," kata Tjahjo usai rapat di Kemendagri, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Tugas Kemendagri menurutnya harus memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan membangun sistem birokrasi yang lebih efektif dan efisien. "Kemudian kita (Kemendagri) menyampaikan persepsi memberikan perizinan itu harus dipercepat," terang Politisi PDIP ini.

Tjahjo juga telah membuat kesepakatan dengan pejabat eselon 1 tidak akan ada batas antara menteri dan pejabat eselon 1. Dimana terdapat tugas yang bisa langsung dikerjakan, akan langsung dikerjakan.

"Asal satu, terkait keuangan negara kebijakan itu harus hati-hati, kita ingin mengurangi jangan sampai terkesan pegawai negeri bermasalah hukum semua, terus menjadi departermen yang memang tugasnya melayani dan mempercepat proses birokrasi," tegasnya.

Tjahjo menuturkan akan memprioritaskan program untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan potensi desa yang ada, memperkuat struktur kecamatan, dan mengembangan wilayah perbatasan.

"Ini kan kemendagri kayak negara kecil, semua aspek mencakup secara komprehensif dan sudah sepakat dengan Dirjen apa yang sudah diperbuat selama 10 tahun ini, kendala dimana, mana daerah yang belum, sisanya yang menyangkut RUTR dan masih kurang 8 provinsi yang belum membuat Perda," ucap pria lulusan Undip ini.

Dia menegaskan Kemendagri harus proaktif dan jangan menunggu. Menteri, Sekjen, dan Dirjen akan langsung terjun ke lapangan apabila terjadi permasalahan.

"Tahun depan ada 188 Pilkada, ini kan belum di putuskan, menunggu dulu bagaimana Perpu, pemerintah tetap sama ingin Pilkada langsung, makanya semua pejabat di DPR juga harus jago lobi juga," pungkasnya.

"Saya dengan pak sekjen mau segera bertemu dengan KPU," tutupnya.

3. Piket Weekend

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akan membuat kebijakan baru terkait jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kemenhub. Berbeda dengan jadwal kerja PNS umum, Jonan akan membuat jadwal piket Sabtu dan Minggu.

"Kalau saya lihat rekan-rekan di Unit Pelaksana Teknis (Pelabuhan dan Bandara) di lapangan kerja 24 jam. Nanti saya bikin yang efektif, termasuk untuk saya. Dibikin bergilir piket Sabtu-Minggu. Nanti dibikin siapa yang tanggung jawab," ungkap Jonan kepada awak media di kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Untuk teknis masuk di hari kerja akan diatur dalam beberapa hari ke depan. Jonan juga meminta command center hingga IT center untuk aktif 24 jam.

Ia menyebut laporan dan keluhan harus ditindaklajuti meskipun itu hari libur sehingga perlu orang yang bertugas menangani laporan tersebut.

"Pakai email dephub.go.id. Tunggu Senin pagi bisa terlambat. Command center dan IT center nggak boleh mati. Nanti ada giliran piket Sabtu- Minggu," jelasnya.

Untuk jam masuk kerja, Jonan tidak akan mengubah. Saat ini jam masuk kerja tetap pukul 07.30 WIB dan pulang pukul 16.00 WIB.

Sebelumnya, Kepala Humas PT KAI (Persero) Makmur Syaheran menyebut Jonan saat masih menjadi Dirut KAI juga menggagas untuk piket akhir pekan dari karyawan hingga direksi. Konsep ini diberlakukan karena aktivitas layanan transportasi tidak pernah berhenti meskipun hari libur.

"Beliau kalau ada jadwal piket Sabtu atau Minggu, nggak boleh absen. Semua karyawan hingga dirut harus piket," kata Makmur.