Perempuan 3 anak ini ingin seluruh masalah perikanan secepatnya dibenahi. Salah satu sorotannya adalah penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing, hingga berencana membangun akses pasar lobster di Aceh. Ia juga berjanji meningkatkan kesejahteraan nelayan dan membuat nelayan tersenyum.
Berikut 4 program kerja cepat Susi:
Perangi Pelaku Illegal Fishing
|
Saat memimpin rapat perdana hari ini, Susi beserta pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membicarakan soal sektor laut dan budidaya ikan.
"Sedikit tadi saya ada ngobrol soal tangkapan laut dan ikan budidaya dan sebagainya. Tetapi intinya saya akan buat pemetaan yang bisa kita kerjakan dalam waktu dekat. Jadi pemetaan itu terkait terutama menyangkut dengan illegal fishing. Kemudian perikanan budidaya, pemasaran atau karena hambatan impor tarif dan produk kita yang tidak kompetitif," papar Susi di Gedung Mina Bahari, kantor KKP, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Susi menegaskan, nilai hasil kekayaan laut Indonesia cukup besar, sayangnya saat ini belum diolah secara maksimal. Oleh karena itu ia berharap usai rapat pimpinan ini, sektor kelautan di Indonesia bisa lebih kuat dari kondisi sekarang.
Rapat perdana Susi sebagai menteri dihadiri oleh Sekjen KKP Syarief Widjaja, Dirjen Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) Saut P Hutagalung, Dirjen Perikanan Tangkap Gellwyn Yusuf, Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, dan para pejabat eselon I KKP lainnya.
"Tetapi saya melihat di sektor kelautan ini kita bisa bekerjasama dan tinggal menyesuaikan ritme penyesuaian saja. Sesuai arahan presiden kita sudah mulai terbuka, tanpa batas. Kita harus saling terbuka terutama masalah data. Intinya saling sharing knowledge," tutur Susi.
Sejumlah wilayah laut di Indonesia kerap menjadi 'korban' aksi penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Potensi tindakan illegal fishing paling besar terjadi di wilayah timur Indonesia dan daerah perbatasan.
Do Less Get More
|
"Pokoknya begini, do less tetapi get more," kata Susi usai rapat pimpinan di Gedung Mina Bahari, kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Untuk program jangka pendek, Susi mengaku akan fokus menyelesaikan masalah nelayan pesisir. Ia ingin ada semacam program bantuan secara menyeluruh, terutama membuka akses permodalan dan wilayah tangkap bagi nelayan pesisir di dalam negeri.
"Jangka pendek kita buat program bantuan nelayan pesisir. Yang jelas beberapa program kecil kita bisa lakukan," katanya.
Sedangkan untuk jangka panjang, Susi bakal mengubah pola pikir nelayan agar lebih mengerti soal bisnis. Dari pola pikir itu, ia optimistis nasib nelayan Indonesia yang dekat dengan kemiskinan secara bertahap akan berubah.
"Pokoknya semua program yang ada kita jalan bersama untuk membuat satu kebijakan jangka panjang. Kita ingin nelayan mengerti berpikir bisnis komersialisasi dari sektor nelayan itu sendiri. Kita harus didik nelayan mengerti bisnis harus ngerti berapa biaya dan pendapatan," sebutnya.
Rapat perdana Susi sebagai menteri dihadiri oleh Sekjen KKP Syarief Widjaja, Dirjen Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) Saut P Hutagalung, Dirjen Perikanan Tangkap Gellwyn Yusuf, Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, dan para pejabat eselon I KKP lainnya.
Pasar Lobster di Ujung Aceh
|
"Misalnya sebuah kasus di Pulau Simeuleu (Aceh), dia angkut lobster pakai perahu lewat ke Pulau Haji sehingga (lama perjalanan) banyak lobster yang mati," kata Susi saat temu media di Gedung Mina Bahari, kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Akibat lobster banyak yang mati, nilai penjualan yang didapat nelayan juga sedikit. Rata-rata per ekor lobster saat ini hanya dihargai Rp 30.000. Padahal nilai jual tertinggi lobster bisa mencapai Rp 100.000/ekor.
"Kita ingin ada bandara di sana. Nggak usah bikin bandara baru yang harganya mahal Rp 10-20 miliar kita tidak ingin seperti itu. Kemudian kita buka pasarnya lobsternya," katanya.
Di tempat yang sama, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut P Hutagalung mengatakan maksud dari pernyataan Susi adalah pengaspalan landasan terbang pesawat. Menurut Saut Pulau Simeuleu sudah memiliki bandara meskipun dengan infrastruktur yang masih minim.
"(Distribusi) Kalau pakai jalur laut sulit. Kita kerjasama dengan pemerintah daerah cukup dengan runwaynya 1 km hanya perlu tanah dikeraskan. Bandara sudah ada. Agar hasilnya ini bisa keluar," katanya.
Saut menyebut pihak maskapai Susi Air siap membantu mendistribusikan lobster hingga ke kota besar di utara Sumatera. Dengan cara ini diharapkan nilai pendapatan peternak lobster jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sekarang.
"Pemasaran lobster hidup yang selama ini kesulitan dari Pulau Simeuleu karena tidak ada transportasi. Ibu mempraktikkan melalui Susi Air itu beliau membeli lobster hidup dari nelayan. Harganya naik 3 kali lipat dan kondisi lobsternya hidup. Nah bedanya di situ," sebutnya.
Buat Nelayan Tersenyum
|
"Tergetnya memperbaiki nasib nelayan, ke seluruh Indonesia. Saya ingin membuat senyum di semua wajah para nelayan," kata Susi kepada pers.
Di depan media, wanita yang tidak menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ini mengaku bangga dan terharu ketika dipercaya Jokowi menjadi salah menteri pada Kabinet Kerja.
"Saya merasa sangat terhormat, merasa tanggung jawab besar, nelayan dan perikanan membawa saya sampai kesini. Saya pikir waktunya saya kembali ke mereka," ujar perempuan 49 tahun ini.
Untuk program kerja yang spesifik, Susi masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi.
"Nunggu arahan Pak Presiden," ujar pendiri perusahaan ekspor ikan ini.
Halaman 4 dari 5
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini