PBB Bantah Minta Fee dari Pengelolaan Dana Kemanusiaan

Jakarta - Koordinator Khusus Bantuan Darurat PBB Margareta Wahlstrom membantah PBB menawarkan diri menjadi organizer penyaluran dana kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara dengan meminta imbalan atau fee sebesar US$ 350 juta."Memang betul PBB yang mengelola dana sekitar US$ 400 juta untuk Indonesia. Namun kami menjamin adanya akuntabilitas dan pengontrolan dalam pengelolaan dana tersebut. Dan kami akan secara transparan dalam melaporkan penggunaan dana tersebut," tegas Margareta.Margareta, dalam jumpa pers di kantor PBB, Jl. MH Thmarin, Jakarta, Jumat (14/1/2005), menyatakan tidak hanya Indonesia yang dana hibahnya dikelola PBB. Dan penggunaan dana hibah tersebut sudah jelas budget-nya. Menurut pembantu Sekjen PBB ini, dari total dana hibah yang ada sebagian besar, yaitu US$ 370 juta dialokasikan untuk supply makanan, dan sisanya disalurkan melalui LSM-LSM sesuai kebutuhan. Sehingga tidak benar PBB mengambil fee yang besarnya sampai US$ 350 jutaDitambahkan Margareta, dalam penanganan bencana di Aceh PBB justru telah banyak menyalurkan bantuan. "Justru PBB telah membantu dalam penyediaan alat-alat berat dan obat-oabatan dan relawan."Adanya permintaan fee dari PBB yang luar biasa besar itu disampaikan oleh Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, Rabu (12/1/2005) lalu. Karena itulah pemerintah bersikap hati-hati menghadapi sorotan dunia internasional atas transparansi penerimaan dan penyaluran dana bantuan kemanusiaan dari luar negeri tersebut, terutama yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. (gtp/)