Dua Kementerian Digabung, Bagaimana Nasib Pegawai?

Jakarta - Arsitektur kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbeda dengan komposisi kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Ada kementerian yang digabungkan, yakni Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Penggabungan dua instansi itu melahirkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ada pula penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Peleburan dua kementerian ini melahirkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bagaimana nasib pegawainya?

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengakui salah satu efek dari penggabungan adalah nasib dari pegawai di kementerian tersebut. "Ini harus dipikirkan akan disebarkan ke kementerian yang lain atau dimutasi ke daerah lain," kata Eko saat berbincang dengan detikcom Jumat (24/10/2014).

Bisa juga menurut Eko dilakukan penambahan jabatan fungsional untuk memperkuat fungsi pengawasan. "Struktur (kabinet) boleh ramping, tapi jabatan fungsional harus diperkuat," kata Eko.

Menurut Eko tak perlu waktu lama bagi sejumlah kementerian yang digabung itu untuk menyesuaikan ritme kerja. "Kalau kita serius dalam setengah tahun bisa selesai," kata dia.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemerintahan dan Dalam Negeri DPR RI, Hakam Naja mengatakan salah satu risiko dari penggabungan dua kementerian itu pemerintahan Jokowi-JK tak bisa langsung bergerak cepat.

Pada enam bulan pertama, kabinet tak bisa langsung bekerja karena pemerintahan Jokowi akan disibukkan dengan masalah penataan kelembagaan, dan sumber daya manusia.

Masalah sumber daya manusia atau pegawai mungkin tidak begitu sulit. Pasalnya sejak ada moratorium jumlah pegawai negeri sipil sudah mulai berkurang. Namun tetap saja butuh waktu penyesuaian bagi pegawai tersebut untuk menyesuaikan ritme kerja dengan tim dan kabinet baru.

Hakam kemudian mencontohkan di era Presiden SBY terjadi pemindahan Direktorat Ekonomi Kreatif dari Kementerian Perindustrian ke Kementerian Pariwisata. Ada juga pemindahan Direktorat Kebudayaan dari Kementerian Pariwisata ke Kementerian Pendidikan. "Itu yang terjadi dalam satu pemerintahan saja tetap butuh waktu untuk penyesuaian," kata Hakam saat berbincang dengan detikcom, Kamis (23/10/2014).

(erd/try)