Babak pertama drama PPP dimulai sejak kampanye pileg bulan Maret 2014 lalu. Kedatangan Ketum Suryadharma Ali ke kampanye akbar Partai Gerindra di GBK menimbulkan tanda tanya. Bahkan kala itu SDA mengutarakan dirinya makin cinta kepada sosok capres Gerindra itu. SDA pun mendeklarasikan dukungan PPP kepada Prabowo Subianto sebagai capres.
Perpecahan pun muncul berujung pemecatan. SDA memecat Waketum Emron Pangkapi dan 4 Ketua DPP yang dianggap menjadi biang kerok yang mendorong penggulingannya. Sekjen PPP M Romahurmuziy yang tak hadir di pertemuan dengan Prabowo Subianto dirotasi. Perlawanan pun dilakukan. Kubu Romi menggelar Rapimnas yang mengnonaktifkan SDA. Mantan Menag itu lalu berang dan sempat menggembok Kantor DPP PPP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ternyata, air mata Suryadharma itu bukanlah penutup drama PPP. Masyarakat Indonesia bagaikan penonton yang kembali disajikan episode demi episode lanjutan.
Di kampanye Pilpres 2014, PPP mendukung pasangan Prabowo-Hatta dan tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Namun ternyata riak-riak perpecahan di tubuh partai kakbah ini masih ada.
Rapat Harian DPP PPP yang berlangsung sejak Selasa (9/9) malam hingga Rabu (10/9) dini hari itu memecat SDA dari posisi Ketum. Lagi-lagi dengan drama, rapat itu pun diwarnai dengan gebrakan meja dan SDA yang meninggalkan rapat dengan marah. Suryadharma melawan balik. Ia ganti memecat 15 pengurus PPP. Kedua kubu lalu berlomba mendaftarkan legitimasi kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM.
Perebutan posisi disebut-sebut menjadi penyebab kisruh ini. SDA mengatakan bahwa Romi datang kepadanya menyatakan ingin posisi Wakil Ketua DPR dan Ketua Umum DPP PPP, namun SDA tak serta merta memberi restu. Romi pun membantah dan ganti menuding Suryadharma yang paling berambisi.
Sinyal-sinyal islah sempat terlihat ketika SDA dan Romi senada soal dukungan Pilkada lewat DPRD. Mahkamah Partai kemudian mengeluarkan putusan sela yang menyatakan bahwa kepengurusan yang berlaku adalah SDA sebagai Ketum dan Romi sebagai Sekjen. Kemenkum HAM pun menyatakan hal yang sama.
Namun ternyata islah itu belum terwujud. Episode selanjutnya dari kisruh PPP adalah ketika PPP tidak mendapat jatah kursi pimpinan MPR di Koalisi Merah Putih sehingga memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat pengusung Jokowi-JK. SDA sempat terus mengusahakan agar PPP mendapat jatah, namun akhirnya mengamini keputusan tersebut.
Meski akhirnya kalah di perebutan paket pimpinan MPR saat sidang paripurna, petinggi-petinggi PPP kubu Romi menegaskan bahwa mereka sudah resmi meloncat ke Koalisi Indonesia Hebat. Ini berbeda dengan SDA yang menegaskan bahwa mereka tetap di Koalisi Merah Putih.
"Soal di KIH itu emosional, bukan ideologis, maka tidak bergeser dari Koalisi Merah Putih. Permanen!" kata Suryadharma di Masjid Al Bakrie, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Jumat (10/10/2014).
Kisruh di tubuh PPP terus bergulir bak bola salju. Perdebatan kembali muncul saat kedua kubu sama-sama ingin mengadakan muktamar. Kubu Romi ingin mengadakannya sebelum pelantikan Jokowi-JK, tepatnya pada 15-18 Oktober 2014 sementara kubu SDA menginginkan pelaksanaan pada 23-26 Oktober. Keduanya kembali berebut legitimasi muktamar. Mahkamah Partai kemudian mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan semua kegiatan baru dianggap sah bila ada tanda tangan SDA sebagai ketum dan Romi sebagai sekjen.
SDA lalu membatalkan muktamarnya, sementara Romi tancap gas. Muktamar tersebut akan dibuka hari ini di Empire Palace Hotel, Surabaya, Rabu (15/10/2014) pukul 14.00 WIB dan berlangsung hingga Sabtu (18/10). Sejumlah agenda akan dibahas, termasuk pemilihan Ketum dan kepengurusan baru PPP. Kubu SDA menganggap muktamar Romi ilegal dan mengirim surat ke Polda Jatim minta muktamar tersebut dibatalkan.
Keberlangsungan muktamar PPP ini pun dinanti. Akankah perseturuan semakin runcing atau justru berujung pada islah? Bagaimana nasib Suryadharma Ali dan Romi di kepengurusan PPP?
(imk/trq)











































