Yogyakarta Raih Nilai Tertinggi dalam Indeks Tata Kelola Pemerintahan

Yogyakarta Raih Nilai Tertinggi dalam Indeks Tata Kelola Pemerintahan

- detikNews
Selasa, 14 Okt 2014 17:46 WIB
Jakarta - Kota Yogyakarta, Provinsi DIY meraih peringkat tertinggi dalam Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia 2014 di antara 34 kabupaten kota versi Kemitraan. Yogyakarta memperoleh nilai 6,85 dari nilai maksimal 10.

"Nilai yang diperoleh (Yogyakarta) 6,85. Tahun lalu Yogyakarta juga bagus. Ini sesuatu yang harus dikaji benar mengapa performanya selalu tinggi," ujar salah seorang peneliti utama Kemitraan, Abdul Malik Gismar dalam jumpa pers soal Hasil Indeks Tata Kelola Pemerintahan 2014, Selasa (14/10/2014).

Namun Malik mengatakan ada beberapa spekulasi yang banyak muncul terkait baiknya performa Kota Yogyakarta. Salah satunya, karena masyarakat Yogyakarta dinilai bisa diajak bersama-sama berdiskusi mencari solusi atas setiap persoalan yang ada.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang kelihatan, sumber daya manusia di Jogja relatif lebih baik, banyak hal bisa dilakukan dengan lebih mudah," kata Malik.

"Tapi faktanya memang Jogja selalu bagus performanya," imbuhnya.

Pengukuran ini dilakukan sejak awal tahun 2014. Di peringkat dua setelah Kota Yogyakarta, terdapat Kota Semarang (6,30), Kabupaten Gunung Kidul (6,09), dan Kota Banda Aceh (6,08). Sedangkan di peringkat 3 terbawah ada Kabupaten Manokwari (3,94), Kota Jayapura (3,93), dan Kabupaten Seluma.

Kemitraan merupakan organisasi multipihak yang bekerja dengan organisasi pemerintah, organisasi internasional, dan LSM.

Peneliti Utama lainnya, Lenny Hidayat menambahkan, pengukuran ini dilakukan dengan mempertimbangkan 126 indikator. Indikator-indikator ini bersumber dari 30 macam dokumen publik dan persepsi publik.

"Dari berbagai dokumen publik yanh masing-masing indikator ada pada enam prinsip good governance yang menjadi alat ukur partisipasi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas," jelas Lenny.

Beberapa dokumen yang dimaksud di antaranya dokumen presensi anggota DPRD dalam pembahasan Perda dan kualitas laporan kegiatan kunjungan kerja komisi DPRD.

Tak hanya mengukur pemerintahan, Kemitraan juga mengukur arena masyarakat ekonomi, masyarakat sipil, dan birokrasi.

(sip/fdn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads