Fraksi PDIP Tolak Pemekaran Komisi DPR

Jakarta - Pimpinan DPR tengah rapat membahas wacana pemekaran jumlah komisi. Anggota Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin tak sepakat bila jumlah komisi diperbanyak.

"Masalahnya begini, dengan 560 anggota dibagi 11 komisi yang ada sekarang paling-paling hanya ada 55 anggota per komisi. Dari 55 itu kalau ada rapat paling hanya 15 orang yang datang. Apa jadinya kalau jumlah komisi ditambah jadi 15, misalnya?" tutur Tubagus Hasanuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014).

Dia khawatir nantinya semakin sedikit anggota dewan yang rapat di komisi. Lebih baik yang dilakukan adalah evaluasi kinerja.

"Kalau evaluasi kinerja, kualitas kinerja bisa ditingkatkan. Jadi tidak ada masalah satu komisi memiliki banyak mitra. Asal bersedia kerja tiap hari saya pikir pengawasan akan tetap berjalan," imbuh dia.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini kemudian mengilustrasikan peningkatan kinerja di Komisi I. Komisi itu memiliki mitra yang antara lain adalah Kemenhan, TNI, Lemsaneg, BIN, dan Kemkominfo.

Bisa saja mitra-mitra tersebut mengadakan Rapat Dengar Pendapat secara bergantian dengan Komisi I rutin setiap pekan. Sehingga tak ada alasan bila ada satu mitra yang hanya rapat setahun dua kali saja.

"Menurut saya pemekaran Komisi itu tidak efisien. Saya tidak menuding apakah akan ada bagi-bagi kursi atau gimana, tetapi itu tak efisien," pungkas anggota Komisi I pada periode 2009-2014 ini.

(bpn/trq)