Fahira Emoh DPD Digandeng Saat Diperlukan Saja, DPD Juga Perlu Penguatan

Jakarta -

Rencana Koalisi Indonesia Hebat mengajukan salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai mendapat dukungan. Kali ini dukungan datang dari anggota DPD asal Jakarta Fahira Idris.


Dia menilai rencana itu sebagai solusi untuk memecahkan kebuntuan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, sehingga ketegangan politik seperti saat pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tidak terjadi lagi.

Hanya dia meminta partai politik tak hanya menggandeng DPD saat dibutuhkan saja. Dia berharap pimpinan MPR ke depan, harus memperjuangkan penguatan DPD melalui amandemen UUD 1945.

“Parpol harus memandang DPD sebagai mitra sejajar, jangan hanya memperhitungkan saat suara kita (DPD) diperlukan saja,” kata Fahira melalui keterangan tertulis yang dikutip detikcom, Senin (6/10/2014).

Senator yang biasa dipanggil Ira ini mengatakan, penguatan DPD adalah keharusan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di negara lain yang menganut sistem bikameral, senat diberi kewenangan yang besar untuk mengimbangi peran dan posisi DPR. Semua ini bertujuan agar mekanisme chekcs and balances dapat berjalan relatif seimbang antara DPR dan DPD.

Setidaknya, lanjut Fahira, DPD diberi kewenangan meneliti ulang setiap RUU yang diajukan DPR, diberi hak yang sama dalam mengajukan RUU, dan ikut mengawasi pemerintahan.

“Kami ini dipilih langsung rakyat di provinsi kami masing-masing. Mereka (rakyat) berharap banyak dari kami agar aspirasi mereka jadi sebuah kebijakan. Tetapi kalau konstitusi tidak memberi kami kewenangan mewujudkan itu, ini artinya ada yang salah. Saya curiga, parpol-parpol yang ada di DPR, takut kalau ada lembaga yang mengimbangi mereka,” kata Ira.

(erd/nrl)