.webp)
"Terkait dengan praktik politik uang, karena kandidat calon ketua DPD itu banyak, dikhawatirkan ada nuansa transaksional. Tidak menutup kemungkinan politik uang itu terjadi karena melihat kandidat itu berambisi," ujar Peneliti ICW Abdullah Dahlan saat dihubungi, Sabtu (27/9/2014).
Menurutnya, proses pemilihan ketua DPD ini harus diawasi oleh lembaga-lembaga lain seperti KPK. Sebab DPD dan KPK sudah pernah menjalin komitmen soal pencegahan korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Abdullah menjelaskan, bentuk pengawasan yang harus dilakukan oleh KPK dengan mengawasi secara langsung proses pemilihan itu dari awal.
Bahkan KPK harusnya sudah mulai mengawasi karena saat ini para kandidat sudah mulai melakukan konsolidasi dalam mempersiapkan pertarungan di bursa pemilihan ketua DPD.
"Karena ada komitemen KPK dan DPD juga celah itu harus dipakai, dan dilakukan pemantauan langsung. Harapan kita kandidat berani memberikan menyatakan komitmen mereka mau bersih," katanya.
Selain itu, ICW meminta kepada KPK agar langsung menangkap kandidat calon ketua DPD yang terbukti melakukan politik uang dalam proses tersebut.
"Kalau terbukti ada praktik uang di dalam pemilihan itu, KPK harus menindak kandidat tersebut," katanya.
Di luar permasalahan itu, ICW memiliki harapan besar terhadap calon ketua DPD selanjutnya. Sebab saat ini peranan DPD masih lebih dan belum terlihat kewenangan. Bahkan dalam UU MD3 yang sudah direvisi oleh DPR, kewenangan DPD kembali dilemahkan.
"Penting juga soal kreteria pemimpin DPD ke depan harus memiliki komitmen yang kuat khususnya permasalahan daerah. Secara tegas kelembagaan DPD belum tergambar," katanya.
(mpr/mok)
