SDA-Romi Kompak Dukung 'Pilkada DPRD', Siapkan Sanksi untuk Kader Mbalelo

Jakarta -

PPP kubu Emron Pangkapi dan Suryadharma Ali akhirnya kompak mendukung Pilkada lewat DPRD. Dalam rapat fraksi PPP jelang sidang paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada, Ketua Umum Suryadharma Ali menegaskan ada sanksi bagi anggota yang tidak patuh.‎

‎"Tentu kita akan berikan sanksi," kata Suryadharma di ruang Fraksi PPP, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2014).

Dia mengatakan ada beberapa pertimbangan yang membuat PPP mendukung pilkada lewat DPRD. Alasan pertimbangan itu antara lain pilkada langsung menimbulkan politik uang, konflik horizontal, dan juga rawan membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi‎. Maka, semua kader harus patuh terhadap arahan partai mendukung Pilkada lewat DPRD.

"‎Sanksi bisa dijatuhkan. Apa sanksinya? Nanti ketua fraksi dengan pimpinan fraksi yang akan merumuskan untuk anggota yang melakukan pembangkangan terhadap keputusan yang ditetapkan," ujar bekas Menteri Agama itu.

Lantas, ditanya bentuk sanksi yang bakal dijatuhkan berupa pemecatan, Suryadharma belum bisa mengatakannya. "‎Saya belum berani mengatakan seperti itu," sebutnya.

‎Naamun, Suryadharma menyatakan ketidakpatuhan anggota tersebut tak hanya terkait sikap mendukung Pilkada langsung, tapi juga Ketidakpatuhan kader yang membolos dari sidang. Begitupun juga kader yang hadir dalam sidang namun keluar di tengah rapat dan tidak ikut sikap partai.

Suryadharma menyatakan ada 38 orang anggota fraksi PPP. Namun diantaranya ada dua yang tidak bisa hadir, karena satu orang sedang tugas di luar negeri, sementara satu orang lagi menjadi Menteri Agama dan belum ada penggantinya di DPR. Suryadharma menugaskan kepada Ketua Fraksi Hasrul Azwar agar semua anggota fraksi bisa hadir, kecuali yang berhalangan tersebut.
‎

(dnu/hat)