Rapat Dimulai, Ini 7 Isu yang Belum Disepakati dalam RUU Pilkada

Jakarta - Komisi II DPR hari ini menggelar rapat pengambilan keputu‎san tingkat I untuk RUU Pilkada. Ternyata, isu yang diperdebatkan atau belum satu suara masih sangat banyak, bukan saja hanya soal langsung atau DPRD. Tapi setidaknya ada 7 isu, apa saja?

Rapat itu digelar di ruang rapat komisi II Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9/2014) dipimpin oleh ketua komisi II Agun Gunjar. Rapat dimulai pukul 15.20 WIB. Agun menerangkan rapat dihadiri 26 anggota dari total 51 anggota komisi II. Namun 5 ijin.

Selain komisi II, hadir dalam rapat itu pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, lalu perwakilan Bawaslu dan DPD RI. Namun perwakilan KPU tak ada satupun yang hadir.

‎Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja kemudian memaparkan masih ada 7 isu yang belum disepakati oleh Panja hingga siang hari ini. Berikut 7 isu yang belum disepakati tersebut:

1. Mekanisme pemilihan langsung dan tidak langsung (DPRD)
2. Paket (kepala daerah dicalonkan bersama dengan wakil) atau tidak paket (hanya kepala daerah yang dicalonkan, wakilnya ditunjuk kepala daerah setelah Pilkada)
3. Syarat kepala daerah/politik dinasti (yaitu keluarga dari petahana dilarang mencalonkan menunggu satu periode).
4. Tugas, wewenang, syarat, wakil kepala daerah
5. Penyelesian sengketa hasil pilkada (melalui MK/MA)
6. Pilkada serentak
7. Dana penyelenggaraan pilkada

"Berapun alternatif kesepakatan bersama kita serahkan pada paripurna untuk pengambilan keputsan, tidak voting (di komisi II)," ucap ketua komisi II Agun Gunanjar.

(bal/trq)