Lebih Banyak Mana, Perceraian karena Beda Politik atau Pernikahan Dini?

Jakarta - Ternyata selisih paham antara suami istri dalam hal pilihan politik membawa bencana rumah tangga. Perselisihan itu berujung perceraian. Pada 2013 lalu, pasangan yang bercerai karena perbedaan pandangan politik di Indonesia sebanyak 2.094 pasangan.

Jumlah itu naik tiga kali lipat lebih dibanding 2012 yaitu 651 pasangan perceraian karena selisih pandangan politik.

Berdasarkan data perceraian di Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung yang didapat detikcom, Rabu (17/9/2014), dari angka 2.094 pasangan, sebaran terbanyak di Jawa Timur yaitu sebanyak 1.960 kasus. Hal ini bisa jadi karena pada 2013 digelar pemilihan Gubernur Jatim yang mengakibatkan suhu politik ikut memanas.

Posisi kedua disusul Jawa Tengah yaitu sebanyak 33 pasangan. Di posisi ketiga, diduduki Kalimantan Selatan (Kalsel) sebanyak 17 pasangan dan Kalimantan Timur (Kaltim) bersaing dengan Sumatera Utara (Sumut) di posisi selanjutnya sebanyak 13 pasangan.

Secara nasional, Jatim berturut-turut menduduki posisi puncak di mana pada 2012 lalu Jatim menyumbang 568 pasangan pasangan cerai beda pandangan politik. Di posisi kedua Jawa Tengah mengalahkan Jawa Barat yang di 2012 menyumbang 49 pasangan yang bercerai karena alasan politik. Setahun setelahnya, angka itu menurun menjadi 5 pasangan di Jabar yang bercerai karena alasan beda politik.

Bagaimana di Ibukota Jakarta? Tercatat 3 pasangan yang bercerai karena beda pandangan politik.

Perceraian akibat beda pandangan politik ini tiap tahun bukannya berkurang tetapi terus bertambah. Yaitu tahun 2011 sebanyak 334 pasangan, tahun 2012 sebanyak 651 pasangan dan 2013 sebanyak 2.094 pasangan.

Faktor perbedaan politik juga lebih besar dibanding perceraian akibat pernikahan dini. Di mana pernikahan dini berujung perceraian hanya 600 pasangan di 2013 lalu.

(asp/try)