Mendagri Tunggu Pernyataan Resmi Ridwan Kamil Cs Soal Penolakan Pilkada via DPRD

Jakarta - Rapat luar biasa wali kota dan bupati se-Indonesia yang tergabung dalam Apkasi dan Apeksi telah menghasilkan 5 rekomendasi untuk disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mendagri Gamawan Fauzi akan menunggu pernyataan resmi mereka.

"Kita lihat dulu. Saya belum menerima," ujar Gamawan di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Gamawan tidak mau berspekulasi soal wacana penarikan RUU Pilkada tersebut. Dia sendiri belum menerima pernyataan sikap para bupati dan walikota itu.

"Saya belum tahu kita belum terima kok. Kita belum tahu permohonannya," imbuhnya.

Gamawan menjelaskan dalam tiga tahun terakhir, Pilkada langsung menghabiskan biasa sekitar Rp 3,3 triliun. Biaya itu dikeluarkan untuk pilkada tingkan provinsi, kabupaten dan kota.

"Ini biaya pemerintah ya. Itu akumulasi yah. Kalau per daerah itu kan macam-macam, beda-beda. Kabupaten besar dan kecil beda. Cuma totalitasnya Rp 3,3 triliun selama 3 tahun," tutupnya.

Rapat luar biasa bupati dan wali kota se-Indonesia itu telah menghasilkan 5 rekomendasi untuk disampaikan ke pemerintah, termasuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Intinya, mereka menolak pilkada lewat DPRD.

"Jika sistem pemilihan dengan DPRD tetap tidak ada perubahan, Apkasi dan Apeksi akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ucap Ketua Umum Apeksi Vicky Lumentut saat membacakan poin ke-5 rekomendasi tersebut.

(mpr/ndr)