Faisal Basri: Pilkada Tak Langsung Nodai Reformasi

Jakarta -

Usulan Pilkada tidak langsung melalui DPRD seperti zaman Orba yang saat ini didukung Koalisi Merah Putih di DPR mendapat kecaman dari sejumlah kalangan. Salah seorang yang menyindir keras adalah Faisal Basri. Mantan peserta Pilgub Jakarta dari jalur independen ini menilai sistem ini justru menodai reformasi dan mengarah ke percaloan.

"Itu menurut saya menodai reformasi. Berpikir menuntut agar rakyat lebih langsung lewat proses percaloan," ujar Faisal di sela acara diskusi di Plaza Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/9/2014).

Dia mengatakan sistem ini jelas lebih merupakan siasat balas dendam sejumlah fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Menurutnya, dengan 63 persen suara secara nasional di parlemen, maka potensi menguasai seluruh daerah provinsi hingga kabupaten bisa terealisasi.

"Jadi suara Koalisi Merah Putih adalah 63 persen secara nasional. Nah, koalisi Jokowi JK kan cuma 37 persen. 63 persen katakanlah seluruh provinsi kabupaten itu sama proporsinya. Jadi kalau pemilihan kepala daerah lewat DPRD mereka pasti menang," ujar pengamat ekonomi asal Universitas Indonesia itu.

Faisal menepis anggapan Pilkada tidak langsung maka bakal menghemat anggaran biaya. Selain itu, dia juga tidak setuju karena sistem tidak langsung otomatis menghapus peluang calon dari independen.

"Jadi kita enggak bisa ngoreksi lagi. Enggak ada calon independen lagi, itu otomatis. Ini juga bukan hemat-hematan. Dia tahu porsinya 63 persen, kalau dia cara ini di DPRD bisa dikuasai semua. Nanti gubernur sampai kepala daerah semua dikuasai," sebutnya.

Kalau nanti DPR merealisasikan RUU Pilkada dalam rapat paripurna maka Faisal berencana bakal menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Dia yakin tidak hanya dirinya namun juga kalangan masyarakat lain bakal tidak setuju dan juga menggugat ke MK.

"Saya selalu begitu (membawa masalah ke MK), saya haqul yaqin. 99,9 persen haqul yaqin, akan kita bawa sama. Bukan saya aja tapi semua civil society akan berontak. Mereka (Koalisi Merah Putih) ini kan lebih balas dendam," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di DPR saat ini sepakat untuk mengusulkan RUU Pilkada secara tidak langsung dengan lewat DPRD. Usulan ini rencananya bakal dibahas lagi dalam Rapat Panja dengan seluruh fraksi di DPR pekan ini. Sementara, koalisi pengusung Jokowi-JK lebih setuju dengan sistem Pilkada secara langsung atau dipilih rakyat, demikian juga dengan pemerintah SBY.

(hat/jor)