.webp)
“Ini sudah kita buatkan lengkap. Dan Pak Ahok sudah setuju kartu pembayaran rumah susun yang ini, ada nama rusun, kode rusun, dan alamatnya. Ini yang disarankan pak Ahok. Ada foto dan bisa dipakai jadi ATM,” kata Dirut Bank DKI Eko Budiwiyono sambil memamerkan kartu warna merah yang baru kepada wartawan.
Hal ini dikatakannya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014). Eko datang dengan didampingi Direktur Operasional Martono Soeparto serta Sekretaris Perusahaan Zulfarshah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika saat di debet tidak ada uang di dalam rekeningnya, maka Bank DKI akan memberikan surat peringatan. Tiga kali tak bayar, maka Pemprov akan menindak tegas untuk mengeluarkan penyewa.
“Ini sudah diperiksa sama pak Wagub. Tadi ini sudah di approve sama bapak. Tinggal kita cetak,” kata dia.
Eko menambahkan pihaknya akan menarik kembali semua kartu yang sudah sempat dibagikan dan mencetak sekitar 10 ribu kartu untuk semua penghuni rusun yang sudah membuka rekening di Bank DKI.
Sebelumnya, Ahok sempat mengomel Rusun Marunda, Jakarta Utara, Kamis (4/9). Dia menyemprot pihak Bank DKI karena kartu pembayaran yang hendak diresmikannya saat itu ternyata tidak bisa berfungsi sebagai ATM dan tak memuat identitas penyewa.
Kartu itu sangat jauh dari instruksinya. Menurut Ahok hal itu sama saja memberikan celah bagi para oknum mafia untuk melanggengkan praktik korupsi dan alih sewa rusun. Belakangan, Ahok mengungkapkan, pihak yang mempelesetkan instruksi itu adalah Dinas Perumahan.
“Dia (Bank DKI) kasih bukti, ternyata usulan (kartu) seperti itu dari (Dinas) Perumahan. Kurang asem gak,” kata dia.
(ros/bil)
