Ahok: Saya Siap Pasang Badan Untuk Kebijakan Tak Populer

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengumpulkan ratusan camat dan lurah dari seluruh wilayah di DKI Jakarta. Kepada para PNS yang berseragam Linmas warna hijau itu, Ahok memberikan pengarahan soal penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan kawasan kumuh di Jakarta.

“Ke depan kita akan makin keras. Tahun 2016-2017 kita akan sangat keras untuk menegakkan aturan. Rumah yang ada di pinggir sungai semua akan kita tertibkan. PKL juga harus membuat surat pernyataan di atas materai, dan saya minta ada barcode surat perjanjiannya,” kata Ahok saat memberikan pengarahan, di ruang Balai Agung, Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2014).

Ahok berjanji akan memaksimalkan ruang untuk berjualan. Caranya dengan membangun area jualan di taman-taman, di wilayah perkantoran bahkan di jalan tertentu yang memang ramai. Namun Ahok juga membuat aturan main yang tegas bagi para PKL.

Pedagang diminta untuk membuat surat pernyataan yang berisi lokasi berdagang dan jenis dagangannya. Agar tak mudah dipalsukan, surat itu dibuat barcodenya. Pedagang juga diwajibkan menjamin kebersihan dagangannya dan lingkungan. Apabila melanggar aturan main, maka PKL akan dipidana sesuai dengan isi surat bermaterai itu.

Ahok melanjutkan, nantinya yang berdagang hanya yang mempunyai izin resmi dan izin tersebut tidak boleh diberikan kepada orang lain, kecuali anak dan menantu. Selain itu, para PKL juga wajib punya rekening bank. Mereka terdaftar dan punya kartu ATM yang sekaligus jadi kartu identitas.

Untuk mewujudkan niatnya itu, Ahok menggerakkan seluruh lurah dan camat untuk terjun langsung mendata para PKL. Semua lurah dan camat yang hadir dalam pengarahan diberikan kertas ukuran A4 yang berupa formulir dan bentuk surat pernyataan untuk mendata PKL.

“Bapak ibu harus identifikasi di mana area kantor yang banyak PKLnya. Bapak ibu lurah harus tau persis berapa PKL yang jualan dan jual apa saja. Perjanjiannya, kalau dia jual kepada yang lain, kita akan pidanain,” kata Ahok.

“Bapak ibu jangan terlalu kesal. Orang politik biasanya paling takut enggak terpilih lagi, tapi saya enggak peduli. Saya siap pasang badan untuk kebijakan yang tidak populer ini. Saya mau tanggung risiko tidak terpilih lagi, yang penting Jakarta jadi lebih tertib,” ucap mantan anggota Komisi II DPR RI itu.

(ros/dha)