Politisi Golkar: Kalau Sampai Pansus, Pemilu Kita Mirip di Afghanistan

Jakarta - Desa‎kan pembentukan Pansus Pilpres mencuat dalam rapat Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu. Anggota Komisi II Fraksi Golkar Taufiq Hidayat, menilai Pansus tak dibutuhkan karena proses pemilu sudah selesai.
‎
"Saya baca di media (desakan Pansus) ini mirip dengan pemilu di Afganistan, satu kontestan menolak hasil pemilu. Tapi pemilu di Afghanistan dalam pengawsan PBB, kita tidak," ucap Taufiq dalam rapat dengan KPU di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin‎ (1/9/2014).
‎
"Jadi yang jadi dasar kecurangan itu apa? Tidak meyakinkan. Bahkan saya bandingkan dengan Pilpres lalu, dengan yang sekarang jauh lebih bagus," imbuhnya.

Taufiq justru mengkritik pihak-pihak yang mendesak dibentuknya Pansus. ‎Menurutnya, kekurangan dan pelanggaran dalam Pemilu tak bisa ditimpakan hanya kepada KPU, tapi pesertanya.

"Misalnya, ada nggak sih sebenarnya data kecurangan yang dipunyai PKS itu?" ujarnya.

Taufiq menerangkan, KPU justru sudah mengantisipasi berbagai kecurangan dan pelanggaran Pemilu. Salah satunya soal penyerapan DPKTb atau pemilih yang mencoblos dengan KTP.

‎"DPKTb dibentuk karena ada kevakuman hukum, parpol tidak mau mengubah undang-undang Pilpres. Bayangkan kalau KPU tidak antisipasi yang dibenarkan MK, maka kekacauan akan bertambah," ujarnya.

‎Karenanya dari sisi regulasi dan transparansi, KPU sudah berupaya maksimal dalam penyelenggaraan Pilpres. Tinggal bagaimana semua pihak menerima, toh penilaian soal kecurangan sudah final di MK.

"Hal-hal seperti ini harus dilihat objektif, dan ini sudah selesai ada keputusan hukumnya. Mau apa lagi kalau sudah final?" ucap politisi Golkar itu.
‎
"Kalau tidak suasana ini mirip dengan Pemilu di Afghanistan," imbuh Taufiq.‎

(bal/rmd)