SBY Kendalikan Langsung Penyaluran Bantuan Tsunami
Rabu, 05 Jan 2005 14:44 WIB
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengendalikan langsung penyaluran bantuan bagi korban gempa dan tsunami di NAD dan Sumut, baik dari dalam maupun luar negeri untuk mencegah penyelewengan. Selain itu, SBY menugaskan 3 menterinya ke NAD dan Sumut. "Saya akan kendalikan langsung penyaluran bantuan dari dalam dan luar negeri serta memastikan tidak ada penyimpangan," ujar SBY saat meninjau persiapan KTT Tsunami di JCC, Jakarta, Rabu (5/1/2005). Ketiga menteri yang ditugaskan ke NAD adalah Menneg Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Surya Dharma Ali ke Simeuleu, Mendagri M Ma'ruf ke Nias dan Mendiknas Bambang Sudibyo ke Banda Aceh. Surya dan Ma'ruf ditugaskan untuk memastikan pendistribusian bantuan dan rehabilitasi awal terkoordinasi dengan baik. Sedangkan Bambang ditugaskan untuk memastikan proses kegiatan belajar-mengajar dapat segera dimulai. Selain itu, pemerintah telah meminta BPK dan BPKP untuk membuat sistem dan kerangka pengawasan terhadap penerimaan dan penyaluran bantuan. Pemerintah juga meminta LSM anti korupsi untuk memantau setiap kegiatan penerimaan dan penyaluran bantuan, baik berupa dana maupun logistik kepada korban bencana alam. Menurut SBY, momentum ini merupakan titik balik yang harus dimanfaatkan seluruh bangsa untuk membuktikan bahwa Indonesia dapat melepaskan diri dari predikat negara terkorup. Caranya melaksanakan amanah penyaluran bantuan dengan penuh tanggung jawab. "Sungguh keterlaluan, memalukan dan tidak punya hati ketika sedang menghadapi bencana sangat besar, masih ada yang berpikir untuk mengambil yang bukan haknya," katanya. Meski saat ini konsentrasi pemerintah ke NAD dan Sumut, lanjut SBY, bukan berarti penanganan gempa di Alor dan Nabire dikesampingkan. Presiden terus melakukan komunikasi dengan gubernur NTT dan Papua tentang kemajuan dan perkembangan penanganan akibat bencana di kedua wilayah itu. "Sesuai dengan proporsinya langkah-langkah penanganan pasca bencana tidak hanya untuk Aceh dan Sumut tetapi juga untuk Alor dan Nabire," ungkapnya.
(rif/)











































