"Kita ingin APTB ini tetap eksis karena memang penumpangnya ada, artinya ada demand-nya. Sekelompok masyarakat yang di Bekasi, di Bogor mereka sangat memanfaatkan APTB ini," kata Akbar di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2014).
Sementara mengenai operator APTB yang mengeluh rugi pasca penerapan e-ticketing, Akbar akan mencari penyelesaian yang bisa jadi win-win solution.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu solusi yang ingin dilakukan yakni pengelolaan satu atap di bawah PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Dengan membuat manajemen yang sama, nantinya BUMD tersebut akan membayar operator swasta dengan hitungan rupiah/km.
Hal ini sekaligus cara pemprov untuk mengawasi kualitas pelayanan APTB, termasuk juga layanan transportasi umum lainnya seperti Kopaja AC, BKTB, Metromini.
"Kita harapkan dia bisa kerjasama dengan TransJ dalam operasionalnya. TransJ nanti bisa mengawasi kualitasnya. Kalau sekarang kan APTB ini praktis nggak terawasilah oleh pemerintah, artinya mereka hanya mengawasi diri sendiri. Ke depan pemerintah yang awasi kualitasnya," tandasnya.
(ros/mok)










































