Jokowi-JK Kemungkinan Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas

Jakarta - Kantor Transisi Jokowi-JK kini sedang mengkaji RUU APBN 2015 yang telah dibacakan Presiden SBY dalam sidang paripurna DPR. Perbaikan yang dilakukan dapat berupa pemangkasan anggaran perjalanan dinas.

"Tim Jokowi bisa memasukkan dan mudah-mudahan bisa ada beberapa, di mana ada pengurangan. Terutama yang rutin- rutin. Apakah memang masih perlu dikerjakan? Yang rutin-rutin itu seperti perjalanan dinas," kata Deputi Kantor Transisi Anies Baswedan di Kantor Transisi, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2014).

Anies mengungkapkan, setiap tahun, anggaran perjalanan dinas selalu melonjak berkali-kali lipat. Diperlukan penghematan di sektor tersebut.

"Anda lihat saja lonjakan angkanya selama 3 tahun terakhir. Tahun ini saya belum lihat. Tahun 2012 itu Rp 2,9 triliun untuk perjalanan dinas. Lalu 2013 jadi Rp 32 triliun. Angkanya naik 10 kali lipat. Tapi itu perlu di cek," jelas mantan peserta Konvensi Capres Partai Demokrat ini.

Hal ini juga ditegaskan Deputi Kantor Transisi lainnya, Andi Widjajanto. "Kemungkinan itu (program dipangkas) ada," ucap Andi di lokasi yang sama.

Tim Transisi baru akan membahas RAPBN tersebut esok hari. Rapat akan ditindak lanjuti dengan mendengarkan pemaparan pakar.

"Besok rapat jam 15.00 WIB lalu Senin pemaparan pakar tentang nota keuangan," ujar Andi.

(imk/mok)