Tolak Lepas Jabatan Parpol, PKB Siap Tak Dapat Jatah Menteri?

Jakarta -

PKB tak sepakat dengan gagasan Presiden Terpilih Joko Widodo soal menteri melepas jabatan parpol. Apakah ini berarti PKB siap tak dapat jatah kursi menteri?

Jokowi menginginkan menteri-menteri yang mengisi kabinetnya nanti tak merangkap jabatan di parpol. Gubernur DKI ini ingin agar para pembantu utamanya fokus melayani rakyat.

Hanura dan NasDem menyambut baik gagasan ini. Kedua partai pendukung Jokowi-JK ini siap melepas kadernya jika dipilih oleh Jokowi menjadi menteri.

PDIP juga mendukung gagasan ini. Namun partai berlambang itu menyadari bahwa ada parpol pendukung Jokowi-JK yang keberatan dengan gagasan tersebut. PDIP pun berharap ada komunikasi antara Jokowi dan PKB.

"Ini soal komunikasi, urusannya tidak eksklusif bilateral dengan PKB. Kita tunggu musyawarah dengan parpol-parpol pengusung lainnya. Saya yakin PKB akhirnya bisa paham revolusi mental di kabinet," kata Juru Bicara PDIP Eva Sundari kepada detikcom, Kamis (14/8/2014).

Ketum PKB Muhaimin Iskandar telah bertemu dengan Jokowi Rabu (13/8) kemarin malam. Usai pertemuan, Cak Imin masih tetap keberatan dengan gagasan menteri harus melepas jabatan parpol.

"Saya ketua umum full waktu saya 100 persen untuk menteri. Saya di PKB kan hanya pidato, pulang lagi, nggak ngurus. Karena sudah ada Waketum, Sekjen. Soal konsentrasi aja," ujar Menakertrans yang akrab dipanggil Cak Imin tersebut usai bertemu dengan Jokowi di Rumah Transisi, Jalan Situbondo No.10, Menteng, Jakpus, Rabu (13/8) malam.

Jokowi sudah menyindir soal keberatan PKB ini. Ayah tiga anak ini menegaskan bahwa dulu para pendukungnya sepakat koalisi tanpa syarat.

"Dulu sudah saya sampaikan, syaratnya itu tanpa syarat. Sudah jelas toh?" kata Jokowi.

Dalam koalisi tanpa syarat, tanpa penolakan terhadap gagasan Jokowi pun PKB tak mendapat jaminan dapat kursi menteri, apalagi dengan penolakan. Akankah elite PKB tetap ngotot tak setuju menteri melepas jabatan parpol?

(trq/try)