Membaca Jokowi Menyusun Kabinet dan Sikap Menolak Ketum Parpol Jadi Menteri

Jakarta - Jokowi-JK tengah menggodok nama-nama yang akan duduk dalam kabinet. Jokowi sudah menyebut mereka akan berburu bukan diburu. Semoga saja yang diburu calon yang terbaik tak hanya soal urusan balas budi politik.

"Ini akan menjadi bukti, apakah Jokowi bisa membuktikan bahwa kabinet tidak diisi orang-orang yang hasil transaksional," jelas pengamat politik UGM Arie Sudjito, Selasa (12/11/2014).

Arie menyampaikan, harapan publik tertumpu pada Jokowi. Dukungan masyarakat luas pada Pilpres diharapkan bisa mendorong Jokowi memilih nama yang terbaik dan paling kompeten di bidangnya.

Arie menilai, calon dari manapun, baik dari parpol atau non parpol bila layak tentu akan pantas duduk di kursi menteri. Memang masih menjadi pertanyaan apakah jumlah kementerian akan dipangkas atau tidak dan apakah posisi Wamen akan dipertahankan.

"Baik dari parpol atau non parpol tentu harus memenuhi syarat yakni bebas korupsi, kompeten dan cerdas dibidangnya, memiliki leadership kuat, bisa kerjasama dan kemampuan manajerial, serta memiki komitmen pro rakyat. Itu icon Jokowi yang harus dilakukan karena pertaruhannya," jelasnya.

Arie yakin partai politik tak akan bisa mengatur Jokowi soal calon menteri ini, walau nanti pada akhirnya parta-partai tetap akan mengajukan nama. Jokowi bisa jadi tetap akan mengambil nama dari partai, tapi tentu dengan catatan mereka yang benar-benar bersih dari korupsi dan memiliki komitmen.

"Arsitektur kabinet substansi kriteria dan orang-orang yang tepat. Baik parpol atau non parpol yang penting memenuhi kriteria, pasti akan jalan. Dan ide Jokowi agar ketua parpol tidak jadi menteri itu bagus untuk mencegah permainan parpol dalam kementerian," urai dia.

Yang terpenting ketika kabinet berjalan, kementerian jangan disandera kepentingan parpol kala diisi kader Parpol.

"Perlu diingatkan kasus-kasus korupsi yang terjadi selama ini yang sumbernya parpol memanfaatkan jabatan kementrian. Seperti kasus yang ditangani KPK terkait pelibatan pimpinan parpol dan menteri kedepan jangan terulang. Itu perlu diingatkan," tutup dia.

(tfn/ndr)