.webp)
"Kalau pemerintahan SBY ikut membantu, maka proses transisi akan lebih cepat. Selain itu tim transisi yang dibentuk Jokowi-JK kan nantinya akan pakai APBN yang disusun pemerintah sekarang," ujar Hamdi dalam diskusi LPHSN bertema 'Transisi Mewujudkan Pemerintahan dari Rakyat oleh Rakyat dan untuk Rakyat' di Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2014).
Berkaca pada pergantian kepemimpinan sebelumnya, maka tahun ini harus dirintis kerja sama antara pemerintah lama dengan yang baru. Jika tidak, maka pemerintahan baru akan terjebak pada proses transisi yang memakan waktu lama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden SBY sendiri telah mengomentari masa transisi tersebut. "Dengan asumsi Pak Jokowi nantinya akan menjadi presiden terpilih atau pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengukuhkan Pak Jokowi sebagai presiden terpilih, sebenarnya itu hak Pak Jokowi sepenuhnya untuk mempersiapkan diri sebelum 20 Oktober mendatang, baik Pak Jokowi sendiri atau kabinet yang hendak dipimpinnya," ucap SBY di awal wawancara.
Lebih lanjut Hamdi juga berharap setelah proses di Mahkamah Konstitusi tak ada gugatan lainnya. Dengan demikian persiapan pemerintahan mendatang akan lebih matang.
"Jangan sampai setelah KPU dianggap curang nanti ada yang lain lagi. Padahal kita seharusnya bisa menghemat waktu untuk agenda yang lebih penting lagi," pungkas Hamdi.
Hadir dalam diskusi tersebut Direktur Poltracking Hanta Yudha dan tim hukum Jokowi-JK Achmad Rifai. Tim hukum Prabowo-Hatta, Habiburakhman, pun diundang namun tidak hadir.
(bpn/nrl)
