Gaya Jokowi Jadi Presiden dan Cara Pengamanannya

Jakarta -

Status Very Very Important Persons (VVIP) otomatis akan melekat dalam diri presiden terpilih (Joko Widodo). Sistem protokoler dan keamanan akan bekerja sesuai dengan prosedurnya. Seperti presiden-presiden sebelumnya, semua kegiatan presiden dari A hingga Z akan diatur oleh bagian protokoler presiden.

Dari sisi keamanan, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) akan selalu 'setia waspada' mengawal setiap kegiatan presiden. Kesan ketat dan kaku akan muncul bagi yang belum terbiasa dengan kondisi seperti itu. Namun semua itu dilakukan demi keteraturan dan keamanan Sang Presiden.

Jokowi sendiri tampaknya akan berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Gayanya yang sederhana dan apa adanya rasanya tak pas dengan status VVIP yang akan segera melekat pada dirinya.

Jokowi menegaskan, dirinya tidak akan berubah meskipun dia adalah seorang presiden. Dia mengatakan akan tetap melakukan blusukan untuk mengetahui secara langsung problem di masyarakat.

"Saya tidak akan berubah," jawabnya. "Yang ngatur protokoler siapa?" tambahnya.

Lalu bagaimana dengan urusan keamanan? Jokowi mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). "Itu urusan Paspampres," katanya.

Menanggapi hal itu, pihak Paspampres mengaku akan mengikuti keinginan presiden terpilih. Pengamanan terhadap Presiden bisa saja tidak terlalu ketat dan kaku alias fleksibel.

"Paspampres itu fleksibel, dengan catatan faktor keamanan bisa di kontrol dengan baik, dan yakin aman. Taktis dan teknis itu kan bisa berkembang tergantung situasi," ujar salah satu perwira Paspampres yang enggan disebut namanya saat berbincang dengan detikcom, di Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Ia menjelaskan, hal terpenting dari tugas Paspampres yaitu menyiasati permintaan presiden tanpa mengurangi faktor kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan keamanan.

"Ada prinsip, tidak boleh mengambil resiko, di sisi lain tidak membatasi kebebasan objek, nah tinggal kita cari caranya," tuturnya.

Bagi Paspampres, keselamatan presiden dan wakil presiden adalah nomor satu. Paspampres tidak ingin mengambil resiko sekecil apapun terhadap keamanan orang nomor satu dan dua di negeri ini.

"Sebab kalau ada apa-apa terhadap presiden, yang malu bukan hanya TNI, melainkan bangsa Indonesia karena tidak mampu menjaga kepala negaranya. Belum lagi dampak sosial politik yang muncul akibat insiden itu," ungkapnya.

Disinggung mengenai kapan waktunya Paspampres mulai menjaga Jokowi dan JK, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Panglima TNI. "Menunggu instruksi dari Panglima TNI," tutupnya.

(mpr/ndr)