"Ada 1 titik terang Jokowi menjadi presiden. Dan tentu kasus korupsi harus menjadi konsentrasi dan skala prioritas yang harus diselesaikan di pemerintahan. Kita berharap Jokowi ke depan sebagai pemimpin pemberantasan korupsi," kata peneliti ICW Donal Faris di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).
Donal mengingatkan dalam kasus pemberantasan korupsi, Jokowi harus berhati-hati dalam membentuk kabinet pemerintahannya. Sebisa mungkin orang yang pernah terkena korupsi atau terindikasi korupsi tidak memasuki jabatan-jabatan menteri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lanjutnya, korupsi yang selama ini terjadi di daerah-daerah terjadi karena lemahnya pemerintah pusat. Seperti halnya kasus Atut, di era pemerintahan Jokowi-JK sebaiknya gubernur yang telah dipenjara tidak dapat mengontrol pemerintahan.
"Jadi struktur kemendagri harus diduduki orang-orang yang profesional," terangnya.
(tfn/imk)










































