Bawaslu dan Komnas HAM Prioritaskan Pengawasan di 9 Provinisi

Jakarta - Komnas HAM mendatangi Bawaslu membahas sejumlah masalah terkait pengawasan Pilpres 2014 yang saat ini masih dalam tahap rekapitulasi suara. Bawaslu dan Komnas HAM sepakat memprioritaskan pengawasan di 9 provinsi.

"Beberapa daerah yang jadi skala prioritas untuk dikawal secara tuntas bersama Komnas HAM antara lain Papua, Papua Barat, Maluku, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta," kata komisioner Bawaslu Nasrullah dalam jumpa pers bersama Komnas HAM di kantornya Jl MH Thamrin Jakpus, Rabu (16/7/2014).

Nasrullah tak merinci potensi masalah yang muncul di 9 provinsi tersebut, namun secara umum tak jauh dari kecurangan dalam proses rekapitulasi hingga potensi keamanan.

"Terhadap beberapa provinsi lainnya Bawaslu hampir di setiap provinsi kami turun dengan tidak hanya komisioner tapi juga para staf dan pejabat struktural, kami turunkan di 33 provinsi untuk mengawal rekapitulasi," ujarnya.

Sementara komisioner Komnas HAM Manager Nasution, mengatakan keikutsertaan lembaganya dalam pengawasan Pilpres sebetulnya sudah dilakukan sejak sebelum pemungutan suara digelar pada 9 Juli. Namun kali ini dilakukan bersama dengan Bawaslu.

"Kalau penghitungan suara berjenjang diselesaikan di tingkatannya dan tidak dibawa ke tingkat berikutnya, dengan asumsi kalau di TPS kemungkinan manipulasi itu kecil, baru kemudian di tahap atasnya mungkin ada peluang-peluang," paparnya.

"Sekarang mau masuk ke provinsi, maka teman-teman Komnas HAM dan Bawaslu akan intensifkan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional," imbuhnya.

(bal/trq)