Tim Jokowi Minta Polisi Usut Kasus Dugaan Kecurangan di Bangkalan

Jakarta - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar mendesak Kapolri untuk mengusut dugaan kasus premanisme dalam proses pemilihan presiden yang terjadi di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Sebab, telah terjadi kecurangan di kedua wilayah itu, yang tidak bisa ditolelir lagi.

“Apalagi kecurangan pemilu tersebut disertai dengan adanya intimidasi dan penghilangan nyawa terhadap para saksi, Bawaslu dan KPU setempat, khususnya di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Sehingga persoalan ini tidak bisa dianggap remeh dan harus dibawa ke pengadilan,” ujar Ketua DPP PKB, yang juga Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK ini dalam pesannya kepada detikcom, Senin (14/7/2014).

Marwan menambahkan, sudah ada banyak laporan baik berupa foto, maupun kesaksian yang menjelaskan bagaimana proses kecurangan itu terjadi. Karena itu, PKB mendesak Mabes Polri, Polda Jawa Timur dan Polres seluruh Madura, khususnya Polres Bangkalan dan Sampang untuk bersikap tegas dalam mengusut kecurangan pemilu.

Marwan mencontohkan, temuan adanya ‎satu orang bisa membawa sekitar 5-10 surat suara untuk capres tertentu. Dan beberapa kertas suara banyak yang dicoblosi sendiri terutama bagi yang tidak hadir di TPS.

Marwan juga mendesak Bawaslu Pusat, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu seluruh Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan dan Sampang untuk bersikap tegas mengusut tuntas kasus tersebut dan bersikap independen dan netral.

“Bawaslu jangan mau diintimidasi dan jangan mau ditekan,” tegas Marwan.

Marwan menyebutkan, berdasarkan keterangan dan informasi yang didapatkan, selama ini pihak kepolisian, Bawaslu, dan warga setempat tidak bisa berkutik karena proses kecurangan yang dilakukan dibarengi dengan intimidasi penghilangan nyawa.

“Ini sungguh Pilpres yang tidak beradab dan tidak bermoral,” imbuh Marwan.

Selain di dua Kabupaten tersebut, Bapilu PKB juga menemukan kecurangan serupa di Kabupaten Pasuruan, Situbondo, dan Bondowoso. Oleh karena itu, Marwan mendesak kepada semua elemen termasuk KPU untuk bersikap independent, netral, profesional dan jangan mau ditekan.

(mpr/bpn)