.webp)
Namun dua kubu calon presiden dan wakil presiden sudah adu kuat di Dewan Perwakilan Rakyat. 'Pertempuran' mereka pertama kali terjadi saat pengesahan revisi Undang-undang tentang kedudukan anggota MPR, DPR,DPRD, dan DPD (UU MD3).
Pengesahan revisi UU MD3 yang diputuskan saat rapat paripurna pada Selasa (8/7/2014) lalu, diwarnai 'pertempuran' sengit. Keputusan ini awalnya akan diambil melalui proses pemungutan suara. Namun tiga di DPR yang menjadi pengusung capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla yakni, Fraksi PDIP, PKB dan Hanura walk out dari proses pemungutan suara.
Aksi walk out ini disebabkan ketidaksetujuan mereka atas perubahan tata cara penetapan pemilihan Ketua DPR. Sebelumnya, pemilihan ketua DPR ditentukan lewat sistem proporsional, artinya partai dengan perolehan suara terbanyak berhak menempati posisi Ketua DPR. Ketiga fraksi tak setuju dengan revisi tersebut.
"Demokrasi ini di tangan rakyat, menjadikan representasi, kepercayaan rakyat. Bagi saya ini kepentingan politik pragmatis soal RUU MD 3 hanya mengkhususkan pimpinan dewan. DPR kita akan menjadi ambisi kekuasaan. Saya harap pembahasan ini bisa ditunda," kata anggota Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka di ruang Sidang Paripurna, Nusantara II, Selasa (8/7/2014).
Tanpa kehadiran partai pengusung capres dan cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla yakni PDIP, PKB dan Partai Hanura, UU MD3 disahkan oleh DPR. Partai pengusun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yakni Partai Gerindra, PPP, PAN, Partai Golonan Karya, dan PBB sementara unggul atas duet Jokowi-JK.
Senin (14/7/2014) sore ini rencananya partai pengusung Prabowo-Hatta akan mengikat partai pengusungnya menjadi sebuah koalisi permanen. Akankah kekuatan koalisi ini akan menambah keunggulan Prabowo-Hatta?
(erd/nrl)
