KPK Ingatkan Adanya Potensi Kerawanan Pilpres, Ini Bentuknya

Jakarta - ‎KPK turut memantau jalannya rekapitulasi suara pasca pencoblosan, dengan membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat yang memiliki bukti adanya kecurangan. Lembaga antikorupsi ini juga menangkap adanya potensi kerawanan.

"Perlu diantisipasi adanya potensi kerawanan yang perlu diwaspadai," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (11/7/2014).

‎Kerawanan tersebut, kata Bambang, bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Sedikitnya ada tiga jenis kerawanan yang harus diantisipasi.

"Yang pertama, politik uang yang potensial terjadi untuk mempengaruhi akuntabilitas jajaran penyelenggara negara dan pengawas Pemilu," kata komisioner yang membidangi sektor penindakan dan pencegahan ini.

Yang tak kalah penting untuk diantisipasi adalah mengenai adanya konflik kepentingan oleh pihak-pihak tertentu. Ada sejumlah hal yang bisa mendasari konflik kepentingan tersebut.

"Potensi conflict of interest yang berbasis pada sikap dan perilaku nepostik‎ maupun kolusif, baik karena primidial atau favoritisme," kata Bambang.

‎Hal yang ketiga, adalah gabungan dari poin pertama dan kedua di atas. Kerawanan yang terakhir ini sangat berpotensi untuk menimbulkan kecurangan dalam bentuk manipulasi data.

"Adanya indikasi tindak intimidasi yang berkombinasi dengan conflict of interest dan politik uang. Kesemuanya itu berujung pada potensi fraud dan kecurangan sehingga dapat memanipulasi hasil-hasil Pilpres," kata Bambang.

(fjp/aan)