“Semua PKL retribusinya harus non cash dengan menggunakan kartu bank DKI, sehingga tidak ada lagi korlap-korlap yang ngumpulin pakai karcis tiap hari. Semua pedagang kali lima harus terdata di bank DKI dan memiliki kartu autodebet dan dipotong setiap hari,” kata Kadis KUMKMP DKI Joko Kundaryo di Balai Kota, Jakpus, Jumat (4/7/2014).
Program ini diusulkan oleh Wagub DKI Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama agar dana retribusi mengalir ke tempat yang jelas dan mengurangi transaksi tunai. “Tujuannya pertama untuk efisiensi. Pola-pola saat ini kan masih manual dan sarat premanisme. Jadi kita coba tata. Kedua, bisa dideteksi siapakah pedagang sesungguhnya,” ucap Joko.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam tahap ujicoba, ada sekitar 2.875 pedagang di 10 titik yang dilibatkan. Lokasinya tersebar di lima wilayah DKI, yakni di lokasi binaan (Lokbin) Palmerah, Permai Jakarta Utara, Meruya Ilir, Bintaro, Kampung Makasar serta di Lokasi sementara (Loksem) Jalan Surabaya, Taman Puring, Jalan lapangan Tembak, Tegal Alur, dan Pasar Plumpang.
“Nanti kalau sampai 3 hari berturut-turut mereka dananya di card itu tidak ada, kita kasih peringatan. Bahkan kita bisa keluarkan dari lokasi tempat usahanya,” jelas Joko seraya menambahkan besaran retribusinya akan diseragamkan berbasis pada pergub, yakni rata-rata Rp 2 ribu hingga Rp 4 ribu.
Untuk memudahkan PKL, bank DKI membantu dengan kas keliling. Dengan begitu para pedagang tak perlu ke bank setiap hari. Semua retribusi nantinya langsung masuk ke kas daerah.
(ros/rvk)











































