Ahok Soal Predikat dari BPK: Orang Pemprov DKI Masih Nekat 'Main'

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat 'Wajar dengan Pengecualian' bagi keuangan Pemprov DKI, turun dari predikat 'Wajar Tanpa Pengecualian' dari tahun lalu. Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) mengatakan penilaian ini menunjukkan bahwa orang Pemprov DKI masih nekad 'bermain' dengan anggaran.

"Saya kira biasa ya. Kalau di pemerintah kan beda. Kalau di perusahaan swasta Kalau kamu TBK semakin kamu membayar akuntan publik yang mahal dan hebat maka semakin dipercaya. Nah kalau pemerintah kan nggak bisa membayar auditor luar, istilahnya kan yang audit BPK. Untuk mengaudit ada internal isnpektorat, ini mesti dikasih tahu nih," kata Ahok.

Hal itu disampaikannya usai rapat HUT DKI Jakarta ke-487 di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2014).

Pada masanya, pucuk pimpinan Pemprov DKI sudah mencium ketidakberesan pengelolaan anggaran di bawah jajarannya. Terbukti, beberapa kepala dinas di jajaran Pemprov DKI dicopot dan diganti akibat adanya dugaan salah kelola anggaran itu.

"Ini (kepala) dinas pendidikan sudah kita ganti, (kepala dinas) perhubungan sudah kita ganti. Itu bukti bahwa sebenarnya kita sudah melihat bahwa ada tanda-tanda. Nah hasil audit BPK merah ini ya bagus. Ini menunjukan di DKI ini sebagian orangnya masih nekat, masih pengen 'berani main'," tegas dia.

Ahok mencontohkan seperti sistem manajemen kas di bawah Pemprov DKI selama ini ketahuan ada yang tidak beres, seperti aliran dana di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masuk ke rekening pribadi.

"Kenapa sekarang bisa ketemu ada aliran dana? Karena cash management system yang kita minta dari Bank DKI sudah berhasil. BPK bisa memonitor seluruh keuangan dari SKPD, dari situlah ketahuan ada aliran dana yang tidak betul, diselidiki ternyata dikirim ke perorangan. Bagi kami hasil ini adalah sesuatu yang baik. Malah saya bilang ke BPK, 'Kurang keras Anda sebetulnya. Harusnya dibuka lebih keras lagi'," tegas Ahok.

Sebelumnya, saat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, BPK menggaris bawahi adanya temuan soal potensi kerugian daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai bermasalah yakni Dinas Pendidikan, dinas Perumahan, Dinas PU, dan Dinas Perhubungan serta BPKD.

"Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemprov DKI tahun 2013, ada 86 temuan senilai Rp 1,54 triliun," kata anggota V BPK, Agung Firman Sampurna.

Sementara Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama malah mengucapkan terima kasih atas laporan dan temuan BPK tersebut. "Inilah kado buat orang DKI, bahwa PNS kami termasuk kami masih tidak baik. Ini yang musti kita lakukan lebih baik lagi," ucapnya.

(nwk/mad)