Ada Apa di Balik Pencopotan Ketua Umum PB HMI

Jakarta - Konflik serius kembali terjadi di Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Organisasi mahasiswa Islam terbesar ini terbelah menjadi dua, dengan dualisme kepemimpinan. Dualisme itu adalah Hasanuddin yang menjadi ketua umum berdasarkan Konggres XXIII HMI pada 22-28 April 2002 lalu dan kepemimpinan Syahmud Ngabalin yang terpilih menjadi ketua umum PB HMI sementara, berdasarkan rapat pleno II HMI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tanggal 15-18 Desember lalu.Hasanuddin terdepak setelah para pengurus HMI mengajukan mosi tak percaya. Hasanuddin dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, tak transparan dalam keuangan organisasi, dan dianggap tak mempunyai komitmen yang jelas. "Sedikitnya ada 4 kesalahan yang dilakukannya dan tak ada perbaikan," ujar salah seorang pengurus PB HMI yang ikut dalam Pleno II HMI di TMII tanggal 15-18 Desember lalu.Kesalahan diawali menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden lalu. Pengurus HMI merekomendasikan agar PB HMI mendukung calon presiden yang berasal dari kader-kader HMI. Misalnya Amien Rais, M Jusuf Kalla dan lain-lain. Namun Hasanuddin ditengarai lebih condong mendukung Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Alasan yang berkembang, Akbar menjadi ketua Koalisi Kebangsaan dan mendukung Megawati.Terhadap tuduhan ini, Hasanuddin menampiknya. "Kalau ada tuduhan saya dukung Megawati itu tak benar. Megawati membuka acara HMI selaku Presiden, bukan sebagai calon presiden. Jadi statusnya jelas, acara dibuka oleh presiden," kata Hasanuddin kepada detikcom, Kamis (23/12/2004).Selain itu, kata Hasanuddin, HMI tidak pernah mendukung salah satu calon presiden secara personal. "Kita mendukung calon presiden yang berasal dari kader HMI, tetapi tak sebut nama. Dan posisi Megawati jelas sebagai presiden waktu itu," katanya.Tuduhan lainnya yang dialamatkan ke Hasanuddin terus berlanjut. Ia dianggap salah ketika menyatakan HMI keluar dari kelompok Cipayung, di mana HMI menjadi salah satu pendirinya. Selain itu, keuangan yang tidak transparan. "Soal keuangan, silakan cek ke bendahara umum. Itu bukan urusan saya. Kalau ada kecurigaan itu perlu diuji, dan saya akan pertanggungjawabkan. Perlu diketahui sudah 6 bulan bendahara umum tidak aktif karena berada di Papua," ujarnya.Sedangkan tuduhan paling gres adalah seputar aturan nikah. Sumber detikcom di PB HMI menyatakan bahwa sudah ada kesepakatan kalau selama menjadi Ketua HMI, maka tak diperbolehkan menikah. Dan Hasanuddin dinilai melanggar aturan itu. Terhadap tuduhan tersebut, Hasanuddin menyatakan bahwa tak ada aturan seperti itu di AD/ART."Tolong dicek, saya kira itu tak ada di AD/ART. Masak pernikahan kok tidak boleh. Kalau seseorang hendak menikah tak diperbolehkan, justru itu yang aneh,"ujarnya.Selain saling tuding, kisah lain yang diungkapkan sumber detikcom di PB HMI menyebutkan bahwa Hasanuddin sebelumnya sudah digugat oleh para pengurus PB HMI mengenai berbagai ketidakberesan tersebut, dengan mengajukan mosi tidak percaya. Hasanuddin kemudian menjanjikan mosi tak percaya dan berbagai permasalahan yang ada di PB HMI dibawa ke rapat pleno. Namun sebelum rapat pleno dilakukan, Hasanuddin mencopot para pengurus yang mengajukan mosi tak percaya kepadanya.Seterusnya, para pengurus menggelar rapat pleno II HMI di anjungan Propinsi Lampung, Taman Mini Indonesia Indah, tanggal 15-18 Desember lalu. Dari 9 ketua, 7 di antaranya mendukung mosi tak percaya. (jon/)