.webp)
"Polisi saya yakin, yakin seyakin-yakinnya (bisa mengusut). Bukti kecil saja polisi bisa mengungkap apalagi ini buktinya berjuta-juta lembar, apalagi kirimannya lewat pos," kata JK di Jakarta berdasar keterangan pers dari media officer Jusuf Kalla, Minggu (15/6/2014).
JK menyatakan tabloid itu sarat nuansa Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Maka propaganda seperti itu harus segera diatasi oleh pihak berwajib. Menurutnya, yang pertama perlu diusut adalah muatan majalah yang dinilai sarat kampanye hitam itu.
"Pertama (yang harus diusut) adalah isinya, kedua dana dari mana?" ujar JK.
JK menilai, biaya produksi Tabloid Obor Rakyat tidaklah murah. Soalnya, penerbit perlu mencetak secara fisik, bukan hanya seperti tulisan lewat media online yang berbiaya murah.
"Pasti puluhan miliar mencetak jutaan begitu, lalu menyebarkan. Itu kan butuh dana besar sekali. Sangat penting dua hal satu penting diusut isinya, dan siapa yang membiayai, kan ini kan fitnah," nilai JK.
Menurutnya, jika keberadaan tabloid itu dibiarkan, bisa dibiarkan, maka risiko benturan sosial berbau SARA. JK punya penilaian tersendiri.
"Ini fatal, (ada pihak) yang ingin membenturkan bangsa ini dari segi SARA, dan itu kalau orang percaya maka bia terjadi itu kalau tidak cepat dipadamkan. Ini bisa menimbulkan perang badar, ini orang-orang (yang menyebarkan) suka perang ini," kata JK.
Pimred tabloid Obor Rakyat adalah Setiyardi Budiono. Dia tercatat sebagai komisaris di PT Perkebunan Nusantara XIII. Selain itu dia juga bekerja sebagai staf di Kantor Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah. Kementerian BUMN akan memanggil Setiyardi karena BUMN tidak berpolitik, sedangkan Stafsus Presiden Velix Wanggai menegaskan sikap politik Setiyardi tidak terkait dengan Istana.
Setiyardi muncul di publik pada Sabtu kemarin dengan memakai baju kotak-kotak ala baju kampanye Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2012. Dia menyebut edisi pertama Obor Rakyat dicetak sebanyak 100.000 eksemplar yang semuanya berasal dari kocek pribadi.
Tabloid Obor Rakyat akan dipolisikan oleh Tim Jokowi-JK karena berisi fitnah dan data-data redaksi tidak jelas, seperti alamat. Namun Setiyardi menyatakan bahwa nama aslinya tercantum di tabloid tersebut.
(dnu/nrl)
