Menilik Sikap Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK Soal Dukungan ke KPK

Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) membahas visi dan misi kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2014. Salah satu isu yang diusung adalah mengenai dukungan kedua pasangan itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Untuk dukungan terhadap KPK, pasangan Jokowi-JK memiliki program terkait perubahan kebijakan terkait KPK dan program terkait sinergi KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Sementara pasangan Prabowo-Hatta tidak memiliki program terkait kebijakan yang mendukung KPK akan tetapi secara spesifik menyebutkan program dukungan terhadap KPK dalam bentuk penambahan personil SDM dan anggaran, juga dukungan atas sinergi KPK dengan Polri dan Kejaksaan," jelas Koordinator Program Democratic Governance TII Teguh Setiono di kantor TII di Jalan Senayan Bawah no 17, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2014).

Selain itu pemaparan ini juga disampaikan oleh Direktur Program TII Ibrahim Zuhdy Fahmi Badoh. Fahmi menyebutkan, hasil analisis ini berdasarkan visi misi kedua pasangan mengenai isu anti korupsi.

Kebijakan pasangan Jokowi-JK terkait dukungan kepada KPK dengan mengangkat isu rancangan Undang-undang KPK. Yaitu dengan membangun politik legislasi yang jelas, terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakkan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum.

"Selain itu mendukung keberadaan KPK sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuatan politik. Sementara pasangan Prabowo-Hatta tidak ada. Namun, untuk SDM dan anggaran KPK, pasangan Prabowo-Hatta akan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan, sementara pasangan Jokowi-JK tidak ada," ucap Teguh.

Mengenai sinergi dan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, kedua pasangan mencantumkan visi misi untuk menjaga kesinergitas antara kedua lembaga itu dengan KPK.

(dha/van)