.webp)
Namun, tak hanya sekedar setuju ketua Komisi D DPRD Surabaya yang juga kader partai PDIP, Baktiono menilai penutupan Dolly dan jarak tak ada hubungannya dengan suara partai politik. Namun, yang diharapkannya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk mengajak diskusi Komisi D yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat (kesra).
"Ini bukan sikap partai, ini DPRD. Selama ini, DPRD Kota Surabaya khususnya Komisi D belum pernah diajak untuk mendiskusikan bersama terkait penutupan lokalisasi-lokalisasi oleh Walikota Surabaya, bukan Wakil Walikota," ujar Baktiono kepada detikcom di kantornya, Jalan Yos Sudarso, Surabaya, Senin (26/5/2014).
Bendahara DPC PDIP Kota Surabaya ini menegaskan pihaknya bukannya tak setuju pada rencana penutupan lokalisasi. Namun, lebih dari itu harus ada solusi untuk mengurangi intri setelah ditutup.
"Jadi DPRD Surabaya tidak ada yang menolak, tetapi kami cuma memberi saran dengan pengalaman lalu yaitu menutup lokalisasi di Tambakasri, itu timbul masalah pasca penutupan. Janji walikota tidak diwudujukan terlebih dahulu. Langsung ditutup, akhirinya sekarang timbul masalah kan. Ada yang kurang bayar ada yang belum dibayar, juga sekarang modusnya baru ada rumah-rumah musik, ada cafe, karaoke, kost-kostan," ujarnya sambil menambahkan, kondisi pasca penutupan lokalisasi seperti itu juga akan menimbulkan masalah baru.
"Seperti itu kan percuma kalau ditutup capnya (wisma) saja ditutup tapi aktifitas hampir sama. Kalau seperti itu, Pemkot tidak bisa mengintervensi di bidang kesehatana. Kan biasanya ada penyuluhan dari dinas kesehatan tentang bahaya penyakit seks menular. Memberikan alat kontrasepsi dan memberikan pendidikan pelatihan dan keterampilan yang diikuti warga, mucikari dan PSK," ujarnya.
Baktiono menjelaskan penutupan Dolly tidak boleh seperti lokalisasi Klakah Rejo, Sememi. Saat Walikota Risma turun langsung ke lokasi malah dilempari telur oleh masyarakat.
"Harus ada kerjasama antara walikota dengan wakilnya. Jangan ketika kondisi sulit begini, Wakil Walikota (Wishnu Sakti Buana) disuruh maju," kata pengusaha krupuk ini.
Baktiono menilai, sebelum dilakukan penutupan perlu dilakukan study kelayakan, termasuk mengatasi permasalahan warga di sana pasca penutupan.
"Pasca penutupan warga di sana itu nanti diberi apa. Kerugiannya apa, karena di sana tumbuh perputaran ekonomi yang sangat besar. Ada toko, laundry, salon, juga ada aktivitas warung dan tukang becak, itu juga perlu dipikirkan karena Warga Surabaya," terangnya.
Ia menambahkan, untuk PSKnya yang sekitar 90 persen bukan warga Surabaya mudah untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Ia berharap penutupan lokalisasi Dolly tidak berakhir dengan benturan masyarakat dan aparat.
"Saya tidak tahu apakah sesuai target atau tidak (rencana penutupan Dolly, 19 Juni 2014,red). Kami hanya sebatas memberi saran, karena tanpa belajar dari kepemimpinan sebelumnya tidak ada artinya kepemimpinan sekarang. Kalau baik ya dipakai, kalau tidak ya tinggalkan," tandasnya.
(roi/bil)
