.webp)
Sikap yang diambil Suryadharma itu dinilai bisa mencoreng nama baik yang bersangkutan. Masyarakat akan memandang Suryadharma sebagai seorang pemimpin partai yang sewenang wenang. Padahal partai politik itu rumah demokrasi.
"Kesan otoriter tersebut sudah muncul di masyarakat sejak Suryadharma melakukan pemecatan dan merotasi elite PPP yang dianggap berseberangan dengan dirinya," ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada detikcom.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin memprotes keputusan Suryadharma yang menjalin koalisi dengan partai besutan Prabowo Subianto itu tanpa melalui rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PPP.
"Sesuai aturan partai koalisi mesti melalui Rapimnas. Tidak bisa langsung koalisi dengan partai lain seperti itu," kata Lukman saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/4/2014).
(brn/rmd)
