.webp)
"Persoalan Jakarta itu jadi PR Jokowi. Kalau terpilih sebagai presiden, maka tetap persoalan Jakarta jadi tanggung jawabnya," kata Direktur Eksekutif Reform Instittue Yudi Latif di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Selasa (18/3/2014).
"Dia harus kompensasikan bahwa dia tinggalkan Jakarta dengan perhatian bagaimana membangun Jakarta. Jadi dia diangkat dari kepala daerah menjadi kepala negara dengan sebuah komitmen," imbuhnya.
Menurut Yudi, setiap partai tentu punya pertimbangan dalam mengusung kader menjadi capres, begitu juga PDIP mengusung Jokowi yang masih menjabat Gubernur DKI.
"PDIP mengusung Jokowi sebagai capres karena ada kemaslahatan bersama," ujarnya.
"Politik kan bukan hitam putih, kalau wacana jelas hitam atau jelas putih. Yang dipertimbangkan (dalam mengusung capres) di antara calon lain, apakah bisa menimbulkan bahaya lebih besar bagi perkembangan bangsa," imbuh dosen Universitas Paramadina itu.
Sementara terkait adanya desakan agar Jokowi mengundurkan diri dari gubernur pasca dideklarasikan sebagai capres, Yudi menilai hal itu tidak perlu.
"Menteri-menteri saja yang punya kewajiban seharian dia tinggalkan gelanggang (pemerintah). Mereka hanya cuti dan tinggalkan kewajiban. Menteri itu dalam skup nasional, Jokowi hanya tanggungjawab di DKI," tuturnya.
Bahkan menurutnya, Jokowi hanya cuti untuk Sabtu dan Minggu, meski hari itu adalah hari libur pejabat. Sehingga dinilai tidak akan ganggu tugas dan tinggalkan tanggungjawab di DKI.
"Menteri bahkan cuti di hari aktif, jadi hitungan etisnya jatuh pada aturan perundangan dan sejauh tidak berkampanye di hari biasa," ucap Yudi.
"Soal (kekhawatiran) penggunaan fasilitas negara, itu bisa diaudit oleh Bawaslu. Dan saya kira gaya Jokowi dia tidak biasa menggunakan fasilitas wah negara," imbuh penulis buku 'Negara Paripurna' itu.
(iqb/trq)
